Berita KBB – Vaksin gotong royong Sinopharm berbayar yang telah bisa digunakan per hari Senin tanggal 12 Juli 2021 lalu ditiadakan pemerintah.
Wacana vaksin gotong royong berbayar tersebut ditiadakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 16 Juli 2021 kemarin.
Mahfud MD selaku Menko Polhukam angkat bicara terkait pembatalan vaksin gotong royong berbayar tersbut.
Pasalnya, sejak awal pemerintah sudah menggratiskan vaksin Covid-19 ini untuk rakyat Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Harga Vaksin Gotong Royong Sinopharm Milik Kimia Farma Rp879.140
“Presiden (Jokowi) menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu,” ujarnya, dilansir Berita KBB dari Instagram @mohmahfudmd, yang diunggah 17 Juli 2021 siang.
Selain itu, Mahfud MD pun menjelaskan munculnya ide membuat kebijakan vaksin berbayar karena adanya ledakan kasus dengan covid-19 varian delta sehingga pemerintah harus mengggencarkan vaksinasi.
“Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat,” ujarnya.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Apresiasi Kontribusi Bio Farma Jaga Ketersediaan Vaksin Covid-19
Di samping itu, tenaga pelayanan vaksin juga terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhirnya melatih vaksinator dengan bantuan TNI, Polri dan BIN.
“Tenaga medis tidak cukup. TNI, Polri, BIN turun tangan melatih vaksinator untuk melayani rakyat, namun masih tetap belum cukup,” kata Mahfud.
Oleh karena itu, muncul ide vaksin berbayar dari swasta, untuk memenuhi kebutuhan vaksin karyawan didahulukan.
“Tidak menggunakan APBN dan Vaksin Penerintah. Tujuanya sekaligus agar industri dan sektor esensial bisa bekerja,” pungkasnya.
Mahfud MD juga menggatakan pemerintah terus berupaya untuk mencapai target, yakni 70 juta rakyat harus sudah tervaksin hingga September 2021 ini.
Bahkan Pemerintah sudah melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator.
Walaupun demikian menyuntuikkan vaksin Covid-19 ini tidaklah mudah harus dengan super hati-hati kalau tidak bisa fatal karean berbahaya karena penerima harus benar-benar sehat.
Oleh sebab itu, jika ada yang memiliki riwayat sakit harus diberikan penanganan oleh tenaga medis terlebih dahulu.
“Tapi itu tak mudah. Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yang akan divaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin,” kata Menko Polhukam.
“Yang tensi darahnya tinggi, misalnya, diberi obat dan ditunggu dulu sampai normal. Nunggunya bisa setengah sampai dengan satu jam. Setelah normal baru disuntik vaksin,” lanjutnya.
Pada akhirnya, vaksin gotong royong berbayar ditiadakan pemerintah karena banyak mendapatkan penolakan keras baik dari politisi maupun masyarakat.
“Menampung aspirasi tersebut, presiden melarang program vaksinasi berbayar,” tandasnya.***