BERITA KBB- Gerah dengan sikap pemerintah yang terus menggunakan influencer dalam segala bidang membuat seorang dr. Tirta bersuara. Menurut Dokter lulusan Universitas Gadjah Mada yang kerap kali memberikan edukasi mengenai Covid-19 kepada masyarakat, kesal lantaran influncer yang "direkrut" pemerintah tak tahu sebenarnya kondisi masyarakat.
Pria bernama lengkap Tirta Mandira Hudhi tersebut menilai tak seharusnya ketidakpatuhan masyarakat terhadap pencegahan Covid-19 menjadi kambing hitam hancurnya struktur ekonomi dan kesehatan Indonesia.
"Dan sampai detik ini, semua masih menyalahkan " rakyat ga patuh". Saya kasih tau, rakyat tidak patuh karena di lapangan itu, rakyat muak. Karena capek," bunyi intagram dokter Tirta di @dr.tirta, Kamis (24/9/2020).
Baca Juga: Alhamdulillah, Secara Bertahap Arab Saudi Buka Ibadah Umrah mulai 4 Oktober dan 1 November
Baca Juga: Pesan BTS Melawan Covid-19 Pada Pidato Sidang PBB Ke-75, RM: Bintang Bersinar Saat Malam Tergelap
Dia menambahkan, dengan kondisi tersebut seharus pemerintah tahu. Jangan malah menggunakan jasa influencer. Sebab, para artis, selebgram atau youtuber itu belum tentu merasakan apa yang rakyat sekarang alami.
"Saya ga asal, wong sekali lagi 7 bulan di lapangan, itu bukan waktu sebentar. Setiap ketemu masyarakat saya catet. Saya foto," katanya.
Tirta menuturkan, selama ini influencer hanya memberitakan segala sesuatu yang adem ayem. Padahal, influencer tak merasakan bagaimana di PHK oleh perusahaan atau melakukan rapid tes.
"Negara memilih mengundang influencer. Yup. Itu realita. Influencer untuk memberitakan yang membuat ayem rakyat. Saya tanya, apakah influencer2 itu pernah ke lapangan? Pernah di phk? Pernah rapid? Pernah swab?" ujarnya.
Baca Juga: Persib Tunggu Respon PT LIB terkait Dibukanya Bursa Tranfer
Untuk itu, dr Tirta menyarankan agar pemerintah membentuk kementrian anyar seperti Kementrian Influencer atau Kementrian Branding. Hal ini agar pemerintah semakin maksimal dalam momoles suatu isu.
"Jika pemerintah terus menerus menggunakan influencer untuk " branding" sekalian saja buat "Kementrian branding" biar totalitas. Atau "Kementrian influencer," tutupnya.
Seperti diketahui, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan adanya belanja pemerintah untuk membayar influencer sejak 2017. ICW mencatat, pemerintah pusat menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar untuk Influencer untuk kurun waktu 2017-2020.
Baca Juga: Dua Pejabat Imigrasi Diperiksa Terkait Jaksa Pinangki dalam Kasus Djoko Tjandra
Pada 2017, ada 5 paket pengadaan dengan nilai Rp 17,68 miliar. Lalu, jumlahnya meningkat pesat menjadi Rp 56,55 miliar untuk 15 paket pengadaan pada 2018.
Pada tahun selanjutnya, jumlahnya menurun ke angka Rp 6,67 miliar untuk 13 paket pengadaan. Terakhir, di tahun 2020 ini, sudah ada 9,53 miliar yang dihabiskan untuk 7 paket pengadaan. ***