BERITA KBB – DPRD DKI Jakarta merasa tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya merasa diabaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Harus dong dimasukkan dalam Perda penanganan Covid-19. Kan enggak eksekutif sendiri, ada legislatif," kata Prasetio seperti dilansir RRI, Rabu, 14 Oktober 2020.
Baca Juga: Alhamdulillah, Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Kini 77,3 Persen
Politisi PDIP ini mengaku, DPRD DKI selama ini tidak bisa campur tangan dalam urusan PSBB, sehingga terkesan ada ego sektoral yang dilakukan Anies Baswedan.
"Hanya nonton saja. Kan menyangkut masalah keuangan juga di situ," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku, selama ini pihaknya hanya melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), epidemiolog, dan pemerintah pusat terkait kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Jadi kalau DPRD ingin terlibat lebih jauh, dalam berbagai pembahasan tentu kami akan senang," katanya.
Baca Juga: FPI Klaim Urus Semua Proses Kepulangan Habib Rizieq Tanpa Bantuan Pemerintah
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai 12 Oktober-15 Oktober 2020 seiring dengan melambatnya kasus Covid-19 di ibu kota.
Sejumlah tempat publik yang sebelumnya ditutup kini mulai dibuka meski masih dengan berbagai batasan. Warga mulai bisa beraktivitas di kantor, makan di restoran, mengunjungi mal, nonton di bioskop, hingga berekreasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.***