Network
BERITA KBB - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan berbagai program Kementerian Ketenagakerjaan sebagai solusi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kamu perempuan, dalam mengatasi persoalan di masa pandemi COVID-19 ini.
Salah satu program yang dapat diakses masyarakat, khususnya perempuan, adalah program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
Program ini bertujuan menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 serta kebijakan PPKM.
Baca Juga: Sering Dirugikan, Kemnaker Terbitkan Regulasi Perlindungan PRT
"Program ini diberikan kepada kelompok usaha ultra mikro dan mikro, pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi daerah agar memacu kreativitas masyarakat setempat demi memperbanyak kesempatan kerja," ucap Menaker Ida Fauziyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono, saat menerima audiensi Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi (PPLIPI) di Kantor Kemnaker Jakarta, Senin, 8 November 2021.
Ida Fauziyah mengatakan, peran perempuan sangat penting dan krusial. Selain sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan pendukung proses distribusi, juga berperan sebagai ujung tombak proses pembuatan barang setengah jadi atau barang mentah menjadi barang yang layak jual dengan nilai ekonomi yang tinggi.
"Perlunya peranan semua perempuan dalam menggerakkan ekonomi lokal untuk mewujudkan pembangunan kualitas manusia yang baik, serta dapat menjadi motor penggerak baik di desa-desa maupun daerah perkotaan," katanya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPLIPI, Indah Suryadharma Ali, menjelaskan, PPLIPI dapat menjadi wadah bagi para perempuan untuk berbuat sesuatu bagi sesama perempuan Indonesia yang masih kurang beruntung sesuai profesi, latar belakang pendidikan, maupun minatnya dalam menyumbangkan pemikiran ilmu dan pengalaman, peluang, bahkan materi.
Ia juga mengharapkan dari audiensi ini, PPLIPI bisa bekerja sama dalam mengakses program dari Kemnaker untuk bisa merealisasikannya kepada pengurus PPLIPI di tingkat wilayah maupun kabupaten.
