Network
Sementara atlet di daerah lain yang merupakan pesaing Jawa Barat seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur katanya sudah melakukan pembinaan jauh-jauh hari.
"Mereka mengikat atlet dengan memberikan uang saku dan uang vitamin. Siapa yang bertanggung jawab apabila atlet pada pindah ke daerah lain karena di Jabar tidak ada dana pembinaan,"ujar Gunaryo dengan nada bertanya.
Dari informasi pengurus KONI lainnya yang diperoleh Gunaryo sebagai perbandingan pada tahun 2021 KONI DKI Jakarta menggunakan anggaran tertinggi dibanding dua pesaing lainnya yakni mencapai Rp 410 miliar. Padahal DKI dapat dikalahkan Jawa Barat di Papua.
"Sementara Jawa Barat sebagai juara umum mendapat dana Rp 256 miliar. Lalu, Jawa Timur yang menempati peringkat ketiga dengan anggaran Rp 218 miliar.
KONI Jabar bahkan mengembalikan ke Kas daerah sebesar Rp. 22 milyar,"katanya.
Ketua bidang prestasi (Kabid) Binpres KONI Jabar Trio Arsefto dihubungi terpisah kepada Pj menyebutkan kalau dirinya selalu mendapat telpon dan WA dari pada pengurus cabang olahraga bahkan atlet langsung.
"Mereka semua hampir senada menanyakan kapan dimulainya pembinaan berkelanjutan dalam rangka persiapan PON Sumut-Aceh tahun 2024. Saya hanya menjawab sesuai kenyataan dan kondisi keuangan KONI saja. Saya yakin jawaban yang saya sampaikan membuat mereka kecewa dan lalu mengeluh,"ucap Trio.
Kalau persiapan ke PON Papua, menurut Trio yang juga Ketua Pengprov Moderen Penthatlon Indonesia (MPI) Jawa Barat tidak ada masalah. Karena anggaran ada dan semua uang pembinaan diterima para atlet juga pelatih.***
