BERITA KBB - Kota Cimahi mendapatkan bantuan perbaikan sebanyak 450 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021.
Sebelumnya, untuk tahun yang sama, Kota Cimahi juga telah menerima bantuan perbaikan sebanyak 58 unit Rutilahu yang berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Adapun jumlah Rutilahu yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2021 sendiri sebanyak 250 unit.
Baca Juga: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pemprov Jabar Menstimulus Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi
Demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi Ngatiyana, usai menghadiri dan membuka kegiatan Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial Rutilahu Tahun Anggara 2021, yang merupakan bagian dari Program Pemulihan ekonomi Nasional (PEN), bertempat di Aula Gedung Cimahi Techno Park, Jalan Raya Baros, Utama, Kota Cimahi pada Jumat, 26 Februari 2021.
“Hari ini kita melaksanakan pembukaan Sosialisasi Pembangunan Rutilahu untuk Kota Cimahi dari anggaran bantuan dari Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pada hari ini kita launching… dan kita buka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mayarakat Kota Cimahi," ujarnya.
Dikatakan Ngatiyana, sebelum pekerjaan perbaikan Rutilahu ini dapat dimulai, terlebih dahulu harus dipersiapkan berbagai kelengkapan administrasi yang terkait.
Baca Juga: Ayo Kawan Buruan, Pendaftaran Kartu Prakerja Ditutup Hari Ini, Simak Syarat dan Cara Mendaftarnya
Menurutnya, hal ini penting agar proses pembangunan Rutilahu tersebut dapat dilakukan secara transparan, accountable dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dengan kelengkapan administrasi yang memadai, diharapkan bantuan perbaikan Rutilahu tersebut benar-benar sampai kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi sasarannya secara utuh dan baik.
Proses pengerjaan fisik dan administrsi perbaikan Rutilahu ini nantinya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Kesejahteraan Masyarakat (LKM).
Baca Juga: Gubernur Jabar Lantik Lima Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2020
Adapun proses pendampingannya sendiri akan melibatkan jajaran aparatur terkait di tingkat kelurahan beserta unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat.
"Pelaksanaan Rutilahu ini bisa dimulai setelah diselesaikan administrasinya. Mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan di bulan Maret ataupun April ini. Selamat bertugas kepada rekan-rekan LPM, BKM, LKM dan beserta dari Kelurahan. Saya harapkan seluruh elemen masyarakat terkait dapat membantu secara tulus dan ikhlas demi mengejar saudara-saudara kita yang masih belum layak tempat tinggalnya," pungkas Ngatiyana.***