Supaya Mandiri, Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat Jabar Harus Bentuk Badan Usaha

- 5 Februari 2022, 20:56 WIB
 Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengukuhkan pengurus FPPU Jawa Barat Masa Khidmat Tahun 2021-2026, di Bale Pusdai, Kota Bandung, Sabtu (5/2/2022).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengukuhkan pengurus FPPU Jawa Barat Masa Khidmat Tahun 2021-2026, di Bale Pusdai, Kota Bandung, Sabtu (5/2/2022). /Rizal FS/Biro Adpim Jabar/

BERITA KBB - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat Jawa Barat untuk segera membentuk badan usaha, sehingga FPPU bisa maju lewat kemandirian yang dimiliki.

Badan usaha ini akan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan di Jabar, maupun nasional. Sehingga lahan-lahan yang terlantar bisa dikelola, pesantren dan umat pun bisa ikut merasakan manfaatnya.

Hal ini dikatakan oleh Ridwan Kamil usai mengukuhkan pengurus FPPU Jawa Barat Masa Khidmat Tahun 2021-2026, di Bale Pusdai, Kota Bandung, Sabtu (5/2/2022).

Baca Juga: Ridwan Kamil Kinjungi Santri dari Jabar di Pesantren Lirboyo

"Saya titip supaya (FPPU Jabar) segera bikin badan usaha. Nanti berkongsi dengan profesional, dengan tetap peduli dakwah Islam. Sehingga hasil yang dikerjakan bisa lebih maksimal, dan kita juga mempunyai kemandirian," kata Ridwan Kamil.

Ia juga mengajak FPPU untuk menyukseskan Visi Misi Jabar Juara Lahir dan Batin. Caranya dengan ikut serta aktif dan menyebarkan capaian program yang sudah dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Jabar tentang keumatan.

Apalagi FPPU Jabar merupakan organisasi resmi mitra Pemda Provinsi Jabar dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren. FPPU terdiri dari tokoh agama, para pimpinan dan gabungan pesantren di Jawa Barat.

Baca Juga: Kunjungan Erick Thohir ke Pondok Pesantren KH Wahid Hasyim Bangil, Adab Salah Satu Santri Viral

"Mari kita sukseskan program pembangunan di 2022 ini.  Suatu hari pesantren di Jabar masuk golongan pesantren mandiri," ucap pria yang kerap disapa Kang Emil.

Menurut Kang Emil, beberapa program untuk mendorong keumatan sudah diajalankan,  seperti Program One Pesantren One Product (OPOP) untuk mendorong kemandirian pesantren di bidang ekonomi.

Bersama dengan Bank BJB, Pemda  Provinsi Jabar juga memiliki Program Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra). Program pinjaman tanpa bunga dan agunan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap permodalan dan memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan mikro.

Baca Juga: Penuh Kontroversi, Ini Profil dan Biodata Habib Bahar bin Smith Sosok Pemilik Pondok Pesantren di Kemang

Selain itu, Kredit Mesra juga untuk mengurangi angka pengangguran, serta meningkatan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan keimanan.  

"Kita ada program Kredit Mesra yang belum dimaksimalkan. Kaum dhuafa di lingkungan pesantren bisa segera mengakses Rp 5 juta tanpa agunan tanpa bunga," ucap Kang Emil.

Dari sisi dakwah, jelas Kang Emil, Pemda Provinsi Jabar memiliki Program Dakwah Digital. Selain itu ada pula Program English for Ulama yang bertujuan agar para pemuka agama memiliki keterampilan dakwah dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Baca Juga: Sempurnakan Softskill dan Karakter Siswa Lewat Pesantren Kelas Akhir

"Kita titip dakwah digital karena sekarang anak-anak ngajinya tidak ke Masjid, melainkan cenderung di Youtube. Jangan sampai mereka  salah (memilih) ustadz dan referensi karena tiba-tiba bisa saja menjelek-jelekkan orang lain. Sebelum hijrah menyalahkan diri sendiri, tapi setelah hijrah malah menyalahkan orang lain," ujarnya.**

Editor: Ade Bayu Indra


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x