Network
BERITA KBB - Jelang pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi di Provinsi, Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 dengan OPD Provinsi Jawa Barat, di Hotel Holiday Inn Kota Bandung, Kamis (15/9/2022).
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Marsudijono menguraikan peran BPS dalam pendataan Regsosek dan kesiapan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak.
“Dukungan dan kolaborasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Regsosek mencakup pendataan, pemanfaatan serta pemutakhiran data”, ujar Marsudijono.
Baca Juga: Wujudkan Satu Data Penduduk, BPS Kota Bandung Bakal Sensus Penduduk Bulan Ini
Ia mengatakan pendataan awal Regsosek akan dilaksanakan pada Oktober 2022 di seluruh Indonesia.
Menurutnya, di Jawa Barat Regsosek dilaksanakan di 27 Kabupaten/Kota, meliputi 627 kecamatan dan 5.957 desa.
"Jumlah petugas pendata yang terlibat sebanyak 79.864 orang, dengan target pendataan seluruh keluarga yang ada di Jawa Barat," bebernya.
Baca Juga: Kuatkan Pembinaan Statistik Sektoral Ditengah Pandemi, BPS Jabar Luncurkan Mudaberdasi
Marsudijono menambahkan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu dari 4 wilayah di Indonesia yang menjadi Pilot Project pelaksanaan Regsosek yang akan dimulai serentak pada 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022.
"Di Jabar itu sudah ada daerah yang jadi pilot project Regsosek, yaitu di Kabupaten Sumedang. Totalnya secara Nasional itu ada empat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Jembrana, Kota Prabumulih dan Kota Padang Panjang," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, bahwa sinergi dan kolaborasi dalam membangun Jawa Barat dengan data sebagai baseline sangat penting.
“Data Regsosek menjadi kunci dan memberikan banyak manfaat dalam berbagai program pembangunan baik di tingkat Nasional maupun provinsi. Pendataan Regsosek perlu pengawalan, pengamanan dan publisitas sehingga menghasilkan data yang akurat," tegas Setiawan.
Dukungan dan motivasi juga disampaikan oleh anggota Komisi IV DPD RI Eni Sumarni.
"Harapannya agar pendataan Regsosek berhasil sehingga bisa terwujudnya Satu Data Indonesia. Data menjadi sentral dari seluruh kegiatan/program untuk kesejahteraan masyarakat sehingga perlu sinergi dari Forkopimda dan berbagai pihak terkait," tandas dia.
BPS sebagai lembaga pemerintah penyedia data statistik, mendapat tugas untuk melaksanakan sebuah kegiatan bernama Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk Indonesia mencakup profil serta kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. ***
