Seperti misalnya, pupuk koperasi pertanian harusnya menjadi distributor agen-agen pupuk.
Lalu, koperasi perikanan mengelola tempat pelelangan ikan yang menjadi pusat kegiatan para nelayan serta koperasi konsumen distribusi sembilan bahan makanan pokok, misalnya beras, gula, tepung, daging.
Baca Juga: Baim Wong Ungkap Alasan Bikin Konten KDRT Bukan Untuk Merendahkan Institusi Polri
"Dalam pendistribusian 9 makanan pokok ini, koperasi harus dilibatkan. Sehingga kita berharap Indonesia mampu menghadapi krisis global dan bertahan dengan menjalankan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan dan gotong royong yakni koperasi," pungkas Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini.
Sementara, Dekopin juga terus menyuarakan harapannya terkait rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan perkoperasian, seperti RUU Perkoperasian dan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang masih dilakukan pengkajian di dewan.
Di lokasi yang sama, Ketua Umum Dekopin, Sri Untari Bisowarno menyampaikan ada enam rekomendasi hasil rakernas di Semarang yang segera harus dikerjakan.
Tetapi, ada dua rekomendasi penting, yaitu terkait RUU PPSK dan RUU Perkoperasian.
"Kami ingin berikan masukan ke pembahas RUU agar bisa benar-benar memotret apa yang kami butuhkan, karena UU itu kan kami yang memakainya, sehingga kami pun harus terlibat," ujar Sri.
Sri menyebut bahwa kelembagaan seperti koperasi dapat bertumbuh besar sebagai penopang ekonomi bangsa. Terlebih, di masa resesi ekonomi global yang tengah mengintai.