Network
Oleh karena itu Pemda Provinsi Jabar mendukung dan berperan aktif dimasukkannya K3 pada kerangka kerja prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar Organisasi Buruh Internasional (ILO) di tempat kerja, yang telah disahkan menjadi resolusi dalam Sidang Ketenagagkerjaan Internasional ke-110 di Jenewa pada Juni 2022.
Baca Juga: 7 Film Korea Terbaru yang Tayang 2023. Film Seru Genre Thriller dan Sci-fi!
Sebagai wujud komitemen pemerintah menghadirkan pekerjaan layak di masa depan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan amanah dari Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan telah menyelesaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
"Semua perangkat regulasi ini ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia, khususnya di Jabar melalui penciptaan lapangan kerja di sektor formal sebagai upaya penurunan tingkat pengangguran," tuturnya.
Baca Juga: Prediksi Manchester United vs Arsenal Premier League: Head To Head, Starting Line Up, Statistik Tim
"Perlu kami sampaikan juga bahwa sebagai wujud implementasi reformasi pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Jabar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar telah memiliki aplikasi yang diberi nama Siap Kaka, dengan harapan dapat mendorong perbaikan dan perubahan di bidang pengawasan ketenagakerjaan," tambahnya.
