Network
Tak hanya itu, dalam penggunaannya harus dapat melibatkan produk lokal terutama mengadakan belanja barang jasa.
"Termasuk di antaranya melibatkan produk lokal dan tingkatkan TKDN sebagaimana yang diatur yang ada di dalam berbagai macam edaran yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Agus Slamet Firdaus mengatakan, pelaksanaan penggunaan kartu kredit pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta Peraturan Wali Kota nomor 23 tahun 2023 tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD dalam pelaksanaan APBD tertanggal 25 Juli 2023.
Terdapat 10 perangkat daerah sebagai pilot project penggunaan KKPD yaitu:
1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan;
5. Badan Pendapatan Daerah;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Bagian Umum dan Perkapeg Sekretariat Daerah;
9. Kecamatan Antapani;
10.Kecamatan Arcamanik.
Baca Juga: Gercep! Pemkot Bandung Tata Parkir Liar dan PKL Saparua
"Untuk triwulan pertama penggunaan KKPD dilaksanakan oleh BKAD dan selanjutnya secara bertahap dilaksanakan oleh 9 perangkat daerah lainnya sampai dengan akhir tahun 2024," ujarnya.
Slamet menyebut penggunaan KPPD untuk fleksibilitas kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk belanja secara elektronik serta memudahkan pejabat pelaksana APBD untuk belanja barang jasa.
"Kartu kredit pemerintah daerah ini digunakan untuk keperluan belanja barang jasa dan perjalanan dinas dalam bentuk pembayaran QRIS dan kartu fisik," katanya.
