Network
BERITA KBB - Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kewajiban yang dilakukan secara masif.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Jabar) Hery Antasari kepada wartawan di sela-sela kegiatan Musrembangkom BPSDM Jabar dan Learning Counsil Meeting di kantor BPSDM Jabar, Jalan Kolonel Masturi, Cimahi, Selasa (27/2/2024)
Hery mengatakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memperhatikan kualitas pengembangan kompetensi dari ASN.
Baca Juga: ASN Pemdaprov Jabar Diingatkan agar Tetap Netral pada Pemilu
"Mari kita ingatkan kembali. Saya yakin juga sudah kita pahami bersama jika pada Undang Undang yang lama bukan kewajiban tapi saat ini sebaliknya. Paling tidak bantu kami untuk membantu mewujudkan kompetensi ini sesuai dengan kebutuhan kinerja di organisasinya," jelas Hery.
Kompetensi ini dilakukan secara masif sesuai dengan kebutuhan organisasi dan terintegrasi dengan pekerjaan saling berhubungan dengan komponen manajemen ASN, dan terhubung dengan pegawai ASN lainnya di instansi pemerintah maupun lainnya.
Konsekuensi dari hal tersebut, kegiatan pengembangan kompetensi dinilai menjadi sangat vital dalam menunjang kinerja organisasi ASN.
Untuk itu, BPSDM Jabar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dari penunjang pemerintahan dalam aspek pengembangan sumber daya manusia menghadapi empat tantangan.
Pertama, berdasarkan data BKD Jabar jumlah ASN Jabar 46.601 orang dan 330 ribu yang merupakan wilayah kerja secara tidak langsung pengembangan kompetensi di Jabar.
