Berita KBB - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mehrtens, menuntut PBB untuk melakukan mediasi konflik di wilayah Papua demi kemerdekaan Papua.
Dilansir Reuters pada Jumat 10 Februari 2023, para anggota KKB yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) itu menuntut turun tangan PBB melalui video yang menampilkan sang pilot.
Dalam video yang diduga diambil pada Senin 6 Maret 2023 kemarin itu, Mehrtens menyampaikan tuntutan anggota TPNPB kepada PBB untuk melakukan mediasi antara OPM dan Pemerintah Indonesia.
“OPM meminta PBB untuk melakukan mediasi antara Papua dan Indonesia demi kemerdekaan Papua,” ucap Philip Mehrtens dalam video tersebut. Ia juga menekankan bahwa ia tidak akan dibebaskan sebelum Papua berhasil mencapai kemerdekaannya.
Dalam sebuah video lainnya, Mehrtens juga membacakan pernyataan yang berisi tuntutan dari OPM, yang melarang pilot asing untuk bekerja dan terbang di Papua sebelum Papua berhasil merdeka.
“Tidak ada pilot asing yang diizinkan untuk bekerja dan terbang di Papua hingga Papua Merdeka,” kata Mehrtens yang mengenakan jaket biru, celana abu dan topi, serta dikelilingi oleh beberapa anggota KKB yang dilengkapi senjata api dan panahan.
Dalam video yang ketiga, para KKB menuntut sejumlah negara-negara yang bekerjasama militer dengan Indonesia, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, Australia, Selandia Baru, dan Rusia, agar menghentikan kerjasama tersebut.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD belum memberikan tanggapan terkait tuntutan para anggota KKB. Diketahui, mereka masih akan mencoba jalan damai dengan dialog untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut.
Namun, jika jalan dialog yang diusahakan selama ini tidak berhasil, maka pemerintah Indonesia tidak akan menutup kemungkinan untuk menempuh jalan penyelamatan secara militer sebagai solusi terakhir.
Kasus penyanderaan warga negara asing di daerah Nduga, Papua Pegunungan itu sebenarnya sudah jarang terjadi. Namun sejak konflik kembali memanas pada 2018, para anggota KKB semakin sering melakukan penyerangan yang lebih mematikan.
Sebagai informasi, konflik separatisme bersenjata di Papua sudah muncul sejak Papua Barat kembali ke wilayah Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) 1969 yang diselenggarakan PBB.
Sebelum itu, Papua Barat berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Menurut para kelompok separatis bersenjata, Perpera 1969 yang diawasi oleh PBB itu disinyalir mengandung kecurangan dalam pelaksanaannya.***