Network
BERITA KBB - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono meminta nelayan di perairan Natuna untuk melapor ke Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) atau ranai bila kapal mereka diadang kapal asing.
Hal itu merupakan respons Yudo terkait testimonial seorang nelayan tradisional bernama Dedi yang pada 8 September 2022 lalu diadang oleh kapal penjaga perbatasan pantai China (CCG).
Dedi sempat mengabadikan momen ketika kapal dengan nomor lambung 5403 itu melaju perlahan di depan kapal penangkap ikannya.
Baca Juga: Jadwal Bola Hari Ini Tanggal 25,26,27 September 2022, Ada Denmark vs Perancis Dan Inggris vs Jerman
"Tentunya kami sudah sampaikan kalau ada hal seperti itu (diadang), segera sampaikan kepada kapal kami (TNI AL) atau ke lanal ranai. Guspurla (Gugus Tempur Laut) selalu berada di sana," ujar Yudo kepada media di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis, 22 September 2022.
Ia menambahkan, di area tersebut ada empat KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) yang setiap saat berjaga di perairan Natuna.
Apalagi, Yudo menjelaskan jika perairan Natuna masuk ke dalam wilayah operasi prioritas Komando Armada I TNI AL.
Yudo pun tak ingin cepat-cepat berburuk sangka dengan kehadiran kapal asing itu. Sebab, sesuai aturan, kapal asing memang dibolehkan melintasi ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia.
Namun, mereka tak diperkenankan melego jangkar, berhenti atau mengusir nelayan Indonesia.
Di sisi lain, Yudo mengaku belum mendapatkan laporan terkait peristiwa pengadangan nelayan lokal Natuna oleh kapal CCG.
Lalu, apa langkah yang bakal disiapkan oleh TNI AL seandainya peristiwa pengadangan kapal nelayan lokal di Natuna kembali terulang?
Baca Juga: KPK Resmi Menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebagai Tersangka Dugaan Suap Perkara di MA
Lebih lanjut, Yudo menyebut bila peristiwa pengadangan kapal nelayan lokal oleh kapal asing kembali terulang, maka pihaknya akan memprotes hal tersebut.
"Secara diplomatik akan saya protes. Secara nyata pasti akan kami hadapi dengan kapal kami, karena gak boleh mereka (kapal asing) mengusir kapal nelayan kita di wilayah ZEE," ujar Yudo.
Sementara, nelayan lokal Natuna, Dedi turut mengabadikan posisi koordinat kapal CCG 06 15 393 N, 109 37 324 E.
Lokasi itu tepat berada di kawasan ZEE Indonesia.
Dedi mengisahkan jika kapal CCG itu tidak hanya melintas tetapi juga mengadang.
Kapal CCG kemudian mengitari kapalnya selama 15 menit.
"Saya mau melintas menuju koordinat satu lagi. Dia datang dari depan mengadang saya, kemudian mengelilingi saya. Ibarat kita bawa motor, dikelilingi orang, bagaimana rasanya," ungkap Dedi seperti dikutip dari laman Mongabay pada hari Kamis, 22 September 2022.
Ia pun mengaku siap mati lantaran yakin masih berada di perairan Indonesia.
Dedi merupakan nelayan lokal Natuna yang memiliki kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage.
"Bagi saya kalau masih (di perairan) Indonesia, saya berani mati!" ujarnya.
Sementara, Ketua Aliansi Nelayan Natuna (ANN), Hendri, mengatakan bahwa tindakan kapal CCG kepada nelayan lokal merupakan intimidasi.
Pasalnya, kapal CCG itu tidak hanya melintas damai tetapi sudah melakukan manuver dengan cara memutari kapal nelayan.
"Ini intimidasi agar kapal (nelayan) Natuna bergeser," ujar Hendri, pada 12 September 2022 lalu.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri mengaku sudah meminta klarifikasi kepada Kedutaan China di Jakarta terkait peristiwa pengadangan kapal nelayan tradisional di Natuna pada 8 September 2022 lalu.
"Kami sudah meminta klarifikasi kepada Kedutaan China di Jakarta pada pekan lalu," ujar juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah.
Peristiwa yang berulang di perairan Natuna ini kembali menuai komentar dari anggota Komisi I DPR.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menilai, sikap yang selama ini ditunjukkan pemerintah terkesan setengah hati. Bahkan, pemerintah terkesan takut kepada China.
"Kasus masuknya kapal penjaga (coast guard) China ini sudah sering terjadi. Banyak dikeluhkan nelayan dan rakyat ingin penegakan kedaulatan di Laut Natuna Utara. Namun, kebijakan pemerintah melalui PP Nomor 13 Tahun 2022 tidak tepat sasaran sumber masalah," ujar Sukamta melalui keterangan tertulis pada 21 September 2022 lalu.
Isi PP itu, Sukamta menjelaskan bahwa Bakamla menjadi koordinator pelaksanaan dan penyusunan kebijakan keamanan laut, penyusunan rencana patroli nasional dan pembentukan tim kerja pemantauan keamanan dan keselamatan laut.
Bakamla kemudian diminta mengkoordinir patroli bersama keamanan dan keselamatan laut nasional pada 2022.
"Pemerintah ini sengaja membuat kebijakan yang salah sasaran. Patroli bersama yang dilakukan oleh Bakamla sengaja dipusatkan hanya di Perairan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Kalimantan bagian Utara. Alasannya, Laut Natuna Utara adalah persoalan kedaulatan. Ini kan aneh," ujarnya.
Bila alasan Bakamla kedaulatan menjadi wewenang TNI, maka TNI AL harus memimpin lembaga atau kementerian untuk bersama - sama menjaga kedaulatan.
TNI AL, Sukamta menegaskan jika bisa mengkoordinasikan tiga kapal milik KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Bakamla, Kemenhub, Bea Cukai, dan kapal dari kepolisian.
"Jika hanya TNI AL yang turun sendirian bisa dipastikan tak akan sanggup menjaga wilayah Laut Natuna Utara setiap saat," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwq nelayan Natuna saja berani mati demi NKRI ketika menghadapi kapal asing, maka sebaiknya koordinasi patroli tidak dipersulit.***
