Network
Berita KBB - Jawa Barat termasuk salah satu provinsi yang berpotensi rawan politisasi SARA di Pemilu 2024 mendatang. Hal ini diungkap Bawaslu RI melalui anggotanya Lolly Suhenti saat kegiatan di Yogyakarta, Selasa 10 Oktober 2023.
Dikutip dari laman Bawaslu, Lolly menyebut ada 6 provinsi yang berpotensi rawan politisasi SARA di Pemilu 2024 yang rencananya digelar Februari. Pertama, DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling rawan, diikuti Maluku Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Barat dan Kalimantan Barat.
Lebih lanjut lagi, Bawaslu mencatat terdapat 20 kabupaten kota yang rawan politisasi SARA di Pemilu 2024. Di antaranya yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mappi, Kota Jakarta Barat.
Baca Juga: Daftar Rating Acara TV 11 Oktober 2023: Film Asia Merangsek, Indosiar Kuasai Puncak Rating
Selain itu, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi, dan Kota Subulussalam turut menjadi daerah yang rawan politisasi SARA di Pemilu 2024.
Berdasarkan data tersebut, Lolly mengatakan upaya perencanaan yang terbaik diperlukan sehubungan 9 dari 20 kabupaten kota tersebut berada di Indonesia timur. “Provinsi yang dipetakan peristiwanya banyak terjadi di kabupaten kota. Waspadalah lakukan upaya pencegahan terbaik supaya ini tidak terjadi di 2024,” tegasnya.
Untuk mencegah adanya politisasi SARA di Pemilu 2024, Lolly mengharapkan keenam provinsi ini memiliki strategi, dengan membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang ada di provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota.
Dalam kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis: Politisasi SARA di Yogyakarta itu, Lolly mengatakan, kekerasan berbasis SARA merupakan muara dari berbagai indikator politisasi SARA. Bentuk-bentuknya antara lain kampanye di media sosial, kampanye di tempat umum, dan penolakan calon berbasis SARA.
Baca Juga: Sinopsis Bhagya Lakshmi ANTV Kamis, 12 Oktober 2023: Rishi Mengenang Setiap Momen Bersama Lakshmi
“Artinya, penolakan calon berbasis SARA kalau terjadi, itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan berbasis SARA,” katanya.
Adapun modus kekerasan berbasis SARA tertinggi di tingkat provinsi dan kabupaten kota adalah provokasi di media sosial, diikuti dengan provokasi online, bentrokan antar kelompok, dan kerusuhan warga.
Untuk mencegah fenomena ini, Lolly mengajak berbagai pihak seperti Kemenkominfo, Dewan Pers, platform media sosial agar terlibat dalam pencegahan kampanye dan provokasi SARA di media sosial dan media massa lainnya. Selain itu, TNI Polri dan BIN agar mengidentifikasi gejala politisasi SARA dan mencegah berkembangnya politisasi SARA di Pemilu 2024.***
