KONI KBB Pertanyakan Dasar Legalitas Plt Bupati Hengky Kurniawan Perihal Perubahan Dari 16 Cabor Jadi 4 Cabor

- 14 Juli 2022, 21:05 WIB
Ketua KONI KBB Agus Mulya Sutanto bersama Jajaran Pengurus
Ketua KONI KBB Agus Mulya Sutanto bersama Jajaran Pengurus /MIRADIN SYAHBANA /

 

BERITA KBB-KONI Kabupaten Bandung Barat menyayangkan pernyataan Plt Bupati KBB Hengky Kurniawan terkait ketidakmampuan Pemkab menjadi tuan rumah 16 cabang olahraga di helwtan Porprov Jabar 2022.

Menurut Ketua Umum KONI KBB Agus Mulya Sutanto, pernyataan Hengky Kurniawan ini tidak didasari dengan legalitas yang sudah diterbitkan melalui SK Gubernur tentang pelaksanaan Porprov Jabar 2022.

Berdasarkan SK Gubernur No 426 Tahun 2022, hingga saat ini Kabupaten Bandung Barat masih ditunjuk menjadi tuan rumah untuk 16 Cabor pada Porprov Jabar 2022.

Baca Juga: Keutamaan Membaca Surat Al – Kahfi di Hari Jumat Beserta Bacaan Ayat 23 – 45 Lengkap dengan Latin dan Artinya

Sehingga, pernyataan Hengky Kurniawan soal pengurangan dari 16 cabor menjadi 4 Cabor sangat tidak berdasarkan legalitas yang ada.

"Sampai saat ini jika mengacu pada SK Gubernur, KBB masih menjadi tuan rumah untuk 16 cabor di Porprov Jabar. Kami akan mempersiapkan kontingen sebaik mungkin," tuturnya.

"Kedua, saya ingin menanggapi statement beliau (Hengky Kurniawan) terkait defisitnya anggaran di Pemda KBB yang menjadikan KBB sebagai tuan rumah 16 cabor menjadi hanya empat cabor," katanya saat ditemui di Kantor KONI KBB, Kamis 14 Juli 2022.

Baca Juga: Link Gratis Baca Manga Chainsaw Man Chapter 98: Bird and War, Kebangkitan Asa Mitaka Villain Baru di Part 2

Menurut dia, pernyataan pak Bupati itu telah pihaknya patahkan lantaran untuk mengubah tuan rumah Porprov Jabar dari 16 menjadi empat cabor tidak semudah yang dikatakan.

"16 cabor itu kan sudah disetujui Gubernur Jawa Barat dan tertuang dalam surat. Kemudian, mengubah jumlah menjadi empat itu tidak mudah," ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, pernyataan yang menyatakan regulasi tentang anggaran di Pemda KBB itu defisit merupakan statement yang tidak benar.

Baca Juga: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat Antisipasi Stagflasi

"Dengan begitu, kita tetap berpegang teguh bahwa sampai hari ini KBB masih tuan rumah dari 16 cabor pada perhelatan Porprov Jabar 2022," katanya.

Terkait dengan pernyataan beliau (Plt Bupati Bandung Barat) yang menyebut pembiayaan Porprov Jabar dilakukan oleh Ketum KONI terpilih itu mana ada Ketua KONI bisa mengeluarkan anggaran puluhan miliar atau CSR dari teman-teman pengusaha.

"Itu tidak mudah sekali. Karena secara aturan dari penyelenggaraan Porprov ini sudah jelas aturan mainnya, bahkan sudah jelas anggarannya," imbuhnya.

Sehingga, lanjut dia, Plt Bupati Bandung Barat tak bisa seenaknya mengubah dari 16 cabor yang jadi tuan rumah menjadi empat cabor.

"Saya juga sangat prihatin sekali dengan kondisi saat ini, kontestasi pemilihan Ketum KONI KBB sudah selesai. Tapi, kenapa beliau menghubung-hubungkan antara kekalahan istrinya saat pemilihan Ketum KONI KBB dengan mengurangi jumlah tuan rumah cabor, termasuk anggaran yang defisit," bebernya.

"Itu sangat disayangkan dan saya bilang itu lebay," sambungnya.

Tak hanya itu, ia mengaku, pihaknya sudah tiga kali melayangkan surat agar bisa beraudiensi dengan Plt Bupati Bandung Barat.

"Sayangnya sampai saat ini masih belum ada waktu untuk bisa beraudiensi dengan saya sebagai ketua terpilih," ujarnya.

Ia mengaku, menyayangkan dengan kondisi tersebut lantaran KONI KBB sendiri merupakan bagian dari Pemda KBB itu sendiri.

"Memang saya seorang pengusaha, tapi pengusaha mana yang akan bro-broan memasukan uangnya untuk membiayai ini," ujarnya.

Ia menambahkan, mungkin kalau untuk acara Pemda KBB, bupati atau KONI KBB sendiri bisa. Namun, untuk hajat Porprov Jabar 2022 ini sangat besar dan memang sudah jelas aturannya.

"Aturan mainnya jelas, tiba-tiba bilang gak ada anggaran, kenapa beliau harus mengatakan itu," tuturnya. ***

Hal senada dikatakan Sekum KONI KBB Jaka Supriatna dan Wakil Ketua KONI yang merupakan Anggota DPRD KBB Fraksi Partai Demokrat Pither Tjuandys.

Menurut Pither Tjuandys pernyataan Hengky Kurniawan tak selayaknya dilontarkan dari seorang kepala daerah. Sebab, segala sesuatu harus dibicarakan dulu dengam bersama-sama.

"Harusnya sebelum mengeluarkan statement itu harus koordinasi dulu dengan Dispora, KONI, dan DPRD tentang dasar pernyataan tersebut," tutur Pither. ***

Editor: Miradin Syahbana Rizky


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x