Network
BERITA KBB - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang masih terjadi di beberapa kota di Indonesia saat ini tentunya berdampak pada semua lini kehidupan salah satunya dalam bidang ekonomi.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam untuk membantu masyarakat khususnya penyelenggara transportasi.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan serta BPTD Wilayah IX Propinsi Jawa Barat bersama PT. Astra International Tbk melalui Koordinator Wilayah Grup Astra Bandung menggelar pembagian bantuan sosial kepada masyarakat penyelenggara transportasi di Terminal Tipe A Leuwipanjang Kota Bandung, Rabu, 4 Agustus 2021.
Kegiatan yang digagas untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam masa pandemi ini, dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat dalam wujud Pembagian Bantuan Sosial berupa 1.000 (seribu) Sembako kepada masyarakat penyelenggara transportasi di Kota Bandung diantaranya pengemudi ojek online, pengemudi ojek konvensional, supir angkot, tukang becak dan lainnya.
Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan kegiatan kali ketiga yang digelar BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat dimana sebelumnya telah digelar di sekitar Kantor BPTD Bandung dan di kota Sukabumi.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang ikut menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako kepada penyelenggara transportasi darat menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub yang sudah membantu meringankan masyarakat, khususnya masyarakat transportasi pada saat PPKM.
Emil menuturkan, masyarakat Jabar yang mendapatkan bansos dari berbagai pintu bantuan pemerintah meningkat, dari 40 persen menjadi 63 persen. Selain itu, katanya, masih ada masyarakat terdampak PPKM, tapi tidak menjadi penerima bansos pemerintah.
“Keterdampakan ekonomi ini dari 40-an persen yang biasa menerima bansos di Jawa barat sudah naik ke 63 persen. Tapi, 63 persen ini dari penduduk Jawa barat masih belum cukup. Karena ada mereka-mereka yang terdampak PPKM ini tidak terdaftar secara formal,” ucapnya.
