Network
BERITA KBB - Sembilan hari lagi pesta demokrasi akbar serentak digelar seluruh Indonesia. Demi menjaga kondusifitas, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkoordinasi hingga lapisan kewilayahan untuk menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi konflik yang bisa terjadi.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, seluruh camat dan lurah harus sudah fasih mengetahui agenda-agenda tahapan pemilu 14 Februari mendatang.
"Tahapan pemilu ini harus sudah di dalam dan di luar kepala. Camat dan lurah sudah harus fasih agenda-agendanya. Sukses pemilu itu ada di kita. Mobilitas masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus kita pantau, meski lingkup wilayahnya bukan ada pada wewenang kita," ujar Ema saat rapat koordinasi kesiapan pemilu 2024 di Balai Kota Bandung, Senin 5 Februari 2024.
Baca Juga: Pemkot Bandung Gencarkan Rekam KTP-el Pemilih Pemula hingga Hari Pemilu
Ia menegaskan, para petugas Pemilu harus dipantau juga. Terutama jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang bisa bertambah sewaktu-waktu dengan hadirnya pemilih pemula atau pemilih pindahan.
"Perlu diantisipasi jika ada perubahan DPT. Termasuk TPS-nya juga harus diperhatikan. Perlu ada plan A dan plan B, yakni TPS indoor dan outdoor agar pemilu masih bisa berjalan meski kondisi cuaca tidak memungkinkan," ungkapnya.
Secara keseluruhan, terdapat 7.424 TPS yang tersebar di Kota Bandung dengan penyelenggara pemilu sebanyak 68.363 orang. Menurut Ema, perlu ada penjadwalan piket keliling siskamling pada H-7 pemilu sebagai upaya penjagaan di setiap wilayah dari ancaman.
Baca Juga: ASN Pemdaprov Jabar Diingatkan agar Tetap Netral pada Pemilu
"Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kita ada 150 orang atau 5 orang per kecamatan. Lalu ada juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 51.968 orang. Kita harus bertanggung jawab 24 jam untuk proses pengamanan distribusi logistik," tegasnya.
Oleh karena itu, Ema meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) mengerahkan tenaga kesehatan untuk berjaga-jaga terutama pada tanggal 14-15 Februari.
