Network
Lebih jauh lagi, UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya.
“Mengingat pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam peraturan perundang-undangan kita, kami harap Pak Gubernur Lampung dapat mempertimbangkan kembali langkah hukum yang telah diambil dalam menyikapi Mas Bima,” pinta Dhadhana.
Baca Juga: Total Ada 36 Cabang Olahraga, Inilah Jadwal Lengkap SEA Games 2023
Diberitakan Berita KBB sebelumnya, Bima melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah Provinsi Lampung dalam akun Tiktok miliknya, Awbimax Reborn. Dalam unggahan itu, Bima menyebutkan bahwa Lampung tidak kunjung mengalami kemajuan.
Salah satunya, pembangunan infrastruktur yang mangkrak bertahun-tahun sejak ia duduk di bangku SD. Dilansir dari berbagai sumber, dalam unggahannya berjudul “Alasan Kenapa Lampung Nggak Maju-Maju”, ia bahkan menyebut Lampung sebagai “Provinsi Dajjal”.
Bima kemudian dilaporkan seorang pengacara bernama Ghinda Ansori Wayka ke pihak kepolisian. Pelaporan itu dimaksudkannya untuk memberikan efek jera terhadap Bima yang dianggapnya memutarbalikkan fakta pembangunan infrastruktur di Lampung.
