Network
BERITA KBB - Pemerintah Kosovo mengumumkan penundaan pemberlakuan pelat kendaraan khusus bagi warga Serbia, pada hari Senin 1 Agustus 2022.
Keputusan ini menyusul terus meningkatnya ketegangan dengan Serbia dan penolakan dari warga etnis Serbia beberapa minggu terakhir.
Pada bulan lalu, Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, menuding Kosovo hendak menyerang warga etnis Serbia lewat pemberlakuan aturan baru tersebut.
Baca Juga: Jadwal Pelayanan Samsat Keliling di Kota Bandung Senin Sampai Sabtu, Inilah Lokasi-lokasinya
Lantas, hal ini juga menjadi sumber ketegangan kedua negara dan bisa mengurungkan niat keduanya untuk saling berdamai.
Penundaan implementasi aturan pelat kendaraan baru di Kosovo ini diutarakan langsung oleh Pemerintah Kosovo setelah adanya penolakan dari warga etnis Serbia.
Sementara penundaan ini akan berlangsung selama 30 hari ke depan.
Baca Juga: Ramalan Bintang Aries Hari Ini Selasa 2 Agustus 2022: Anda Jangan Biarkan Pikiran Negatif
Pemerintah Kosovo akan melanjutkan implementasi tersebut apabila barikade yang didirikan oleh warga etnis Serbia sudah disingkirkan dari jalanan.
Pasalnya, warga etnis Serbia yang marah langsung memblokir jalan di perbatasan Serbia - Kosovo pada Minggu malam.
Bahkan, terdapat suara tembakan dari demonstran yang menyasar ke arah aparat keamanan Kosovo yang tengah berjaga.
Wilayah utara Kosovo ditinggali oleh sekitar 50 ribu warga etnis Serbia yang menolak menggunakan pelat kendaraan dan identitas dari Pemerintah Kosovo.
Pasalnya, mereka menolak mengakui institusi Kosovo dan bersikukuh menggunakan pelat kendaraan dari otoritas Serbia, dilansir dari BBC.
Dilaporkan N1, lebih dari 65 persen dari 1.140 responden dalam survey yang dilakukan dalam laman media sosial KoSSev menolak mengganti pelat kendaraannya.
Bahkan, mereka mengaku tidak akan mengganti pelat kendaraannya saat ini dengan pelat RKS.
Sementara, hanya sebesar 15,3 persen responden yang mengaku menyetujui untuk mengganti nomor kendaraannya.
Sedangkan penduduk yang akan mendaftar akibat dipaksa dan mengikuti instruksi dari Belgrade menunjukkan angka 15 persen.
Duta Besar AS di Pristina, Jeffrey Hovenier mendesak Pemerintah Kosovo agar menunda implementasi ini selama 30 hari.
Pasalnya, pihak AS menduga adanya kesalahpahaman dari masyarakat terkait keputusan ini yang berujung pada penolakan.
Hovenier juga mengintruksikan agar pendemo meninggalkan lokasi dan menyingkirkan blokade, sehingga jalan di perbatasan Serbia - Kosovo dapat kembali dilintasi. Ia juga menginstruksikan dialog dengan baik untuk mengatasi masalah ini.
Sementara NATO mengungkapkan kesiapannya untuk mengatasi masalah ini dan siap untuk intervensi demi mempertahankan stabilitas negara.
Organisasi militer tersebut juga sudah mengawasi secara langsung situasi di Kosovo bagian utara.***
