BERITA KBB - Ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini dikatakan oleh ekonom senior Rizal Ramli tidak lebih baik kondisinya dari krisis 1998.
Hal ini dikatakan Rizal Ramli lantaran ada sekitar 44 perusahaan asuransi sekuritas yang mengalami gagal bayar.
Dampak ekonomi sangat dirasakan dari puluhan perusahaan asuransi sekuritas yang gagal bayar tersebut.
Baca Juga: Duh! Harga Cabai Merah di Kota Bandung Meroket Sudah Tiga Pekan, Terungkap Penyebabnya
"Ini ibarat petinju kena pukulan langsung goyang. Jadi ini akan lebih sulit, karena pemerintah tidak efektif. Dan ini grafiknya seperti huruf 'W' anjloknya bisa lama," kata Rizal kepada RRI.
Untuk mengantisipasi semakin goyahnya ekonomi, Rizal Ramli menyebut bahwa pemerintah harus menahan dalam hal mengerjakan proyek-proyek besar terutama proyek infrastruktur yang dalam belakangan ini justru malah digeber.
Dia pun melihat, dari sejumlah realokasi yang dilakukan kementerian dan lembaga, ada beberapa bagian yang tidak tepat pemanfaatannya.
Baca Juga: Ngeri ! Jenderal Bintang Satu Kepolisian Terlibat LGBT, Polri: Kami Tindak Tegas, kepada Pelaku
Padahal, menurut Rizal, seperti saat krisis 1998, pemerintah seharusnya menyetop lebih dulu pekerjaan-pekerjaan besar. Dengan begitu, pemerintah akan memiliki pendanaan yang cukup untuk penanganan Covid-19.
"Jadi kita tidak profit dan malah negatif. Karena tidak ada menteri di kabinet Jokowi yang punya pengalaman, yang ada tuh skandal-skandal. Ditambah bunga hutang kita yang besar," jelasnya.
Rizal menilai, semestinya di saat-saat pandemi, pemerintah memprioritaskan tiga hal. Pertama, penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Ia menyebut penanganan ini setidaknya membutuhkan anggaran Rp300 triliun.
Baca Juga: Hujan Memang Enak Makan dan Minum yang Hangat, Ini Dia Makanan dan Minuman yang Cocok Disajikan Untu
"Jadi hajar habis-habisan. Agar ekonomi kita bisa pulih," ujarnya.
Selanjutnya, fokus kedua adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah. Setidaknya, menurut dia, pemerintah membutuhkan anggaran Rp300 triliun untuk menghidupi rakyat selama enam bulan ke depan.
Ketiga, pemerintah harus serius meningkatkan produksi pangan. Rizal mengatakan program ini membutuhkan anggaran Rp200 triliun atau lebih kecil dari fokus lainnya.
"Jadi ini bisa efektif," ucapnya.
Baca Juga: Arema FC Mengejutkan, Rekrut Pemain Brasil di Tengah Ketidakpastian Liga
Untuk itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menyatakan, pandemi Covid-19 bukan menjadi faktor penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adanya kondisi negatif ekonomi negara lebih disebabkan karena tata kelola yang kurang tepat dari tim ekonomi pemerintah.
"Karena infrastruktur itu tidak langsung terkait dengan kegiatan rakyat, misalnya di Papua dan Kalimantan. Sudah gitu bayarnya pakai hutang malah jadi beban," paparnya.
"Jadi pemerintah harus membedakan cara memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.***