Network
BERITA KBB - Ridwa M selaku pengamat Lembaga Monitoring Hukum Anggaran Republik Indonesia (LMHARI), mengkritik kinerja Anak Buah Menteri Perhubungan.
Kritik tersebut ia tujukan karena boboroknya kinerja anak buah Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, I Gede Pasek Suardika yang diduga kerap main proyek di beberapa satuan kerja.
Dengan ada permainan tersebut, dirinya menyebut banyak kebijakan nasional yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia di Perhubungan sedikit banyaknya terhambat, akibat adanya campur tangan para auditor yang tidak memahami persyaratan teknis.
Baca Juga: Lirik 'Salam Tresno' dan Terjemahannya, Dinyanyikan Happy Asmara, Esa Risti, dan Vita Alvia
Baca Juga: Armand Maulana ke Anji: Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun.. Sabar Kasep.. Sabar..
“Hasil penelusuran dan wawancara LMHARI dengan sejumlah pihak serta PPK di Perhubungan, sebelum pelaksanaan berjalan, para auditor selalu mencampuri yang bukan urusan teknis mereka sebagai contoh itu pernah terjadi pada BPTJ dan Dirjen Laut,” tulisnya melalui rilis resminya pada Kamis (3/12/2020).
Ironisnya, hal ini masih terjadi hingga saat ini. Bahkan menurutnya, titip proyek atau pelicin audit pun kerap terdengar dilingkungan Kemenhub yang dilakukan Inspektorat Jenderal.
“Motifnya melalui PPK, dengan menggunakan kebijakan sehingga lelang yang dilakukan dapat di menangkan oleh rekanan yang menjadi prioritas Irjen Kemenhub. Jika tidak lolos, ancamannya audit di masukan kedalam LHP. Akhirnya mereka yang merasa terancam, mengkocek sedikit kantongnya untuk menutupi kesalahan tersebut,” kata Ridwa M.
Baca Juga: Tayang Sekarang! Live Streaming FTV Biduan Gerobak Dangdut Trending, Dibintangi Angelica Simperler
Baca Juga: Sinopsis 'Chandra Nandini' Jumat 4 Desember 2020, Helena Kembali Racuni Otak Bindusara
Ridwa mengatakan, Menteri Perhubungan perlu megetahui apa yang terjadi, agar menata kinerja Inspektorat yang profesional dan berintegritas.
“Kami akan surati pak Menteri, bahkan sampai Presiden pun kalau perlu, begitu juga ke Komisi V DPR RI. Auditor Kemenhub yang seharusnya menjadi garda dalam mencegah prilaku koruptif, namun juga ikut terlibat dalam upaya KKN tersebut,” pungkasnya.***
