Network
BERITA KBB - Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komnas HAM seharusnya fokus menyusun kesimpulan akhir dari penyelidikan yang dilakukan dan menyusun rekomendasi yang akan ditindaklanjuti pemerintah.
Ia pun mengingatkan agar Komnas HAM bekerja sesuai peraturan perundang - undangan dalam kasus kematian Brigadir J dan menghindari publikasi media massa yang berlebihan.
Sesuai dengan tupoksinya, Dasco menilai Komnas HAM semestinya bisa memberikan titik terang adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir J.
Dari hasil temuan itu, barulah Komnas HAM bisa memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk melakukan tindak lanjut penegakan hukum.
Dasco meminta kepada masyarakat untuk bersabar dan memberikan waktu kepada Komnas HAM agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Menurut Pasal 87 dan Pasal 92 Undang - Undang Hak Asasi Manusia (HAM), Komnas HAM perlu menjaga prinsip dasar berupa kerahasiaan temuan awal atau alat bukti lain.
Baca Juga: Bareskrim Polri Kini Ambil Alih Kasus Kematian Brigadir J, Mengapa? Simak Disini Ulasannya
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan selama Jumat hingga Minggu, Komnas HAM tidak melakukan pemanggilan terkait kematian Brigadir J. Terakhir, Komnas HAM memanggil tim Siber Bareskrim dan Puslabfor Polri.
Komnas HAM ditunjukkan lebih dari 20 rekaman CCTV yang mencakup 27 titik sepanjang Magelang menuju ke kompleks kediaman Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, dan Kramat Jati.
Sebelumnya, Komnas HAM sudah memanggil dokter forensik yang melakukan autopsi pertama terhadap jenazah Brigadir J di RS Polri Kramat Jati dan tujuh ajudan Ferdy Sambo.
Anam mengatakan pada pekan depan, Komnas HAM bakal kembali memanggil tim Siber Bareskrim dan Puslabfor Polri. Sebab, pemeriksaan yang dilakukan pada 28 Juli 2022 belum selesai. ***
