Network
BERITA KBB - Komisi VII DPR RI mendesak perusahaan-perusahaan minyak goreng (migor) mengungkapkan luas lahan yang mereka miliki di Indonesia.
Hal itu menyusul data yang dipaparkan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengenai lahan yang dikuasai oleh pengusaha.
"Luas lahan kelapa sawit ini 16,3 juta hektare, tersebar di 26 provinsi penghasil kelapa sawit. Komposisi perkebunan yang ada, yaitu perkebunan perusahaan itu kurang lebih 58 persen dan perkebunan rakyat 42 persen," ujar Putu dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan 10 perusahaan produsen minyak goreng, pada hari Selasa 13 September 2022.
Baca Juga: Perang Antara Armenia-Azerbaijan Kian Memanas, Tugas Rusia Sebagai Mediator Kini Semakin Berat!
Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar pun menodong rincian data lahan sawit yang dikuasai oleh pengusaha. Namun Putu tak bisa menjelaskan secara terperinci.
Gunhar lantas menanyakan langsung kepada masing - masing perusahaan yang hadir dalam RDP tersebut.
"Bapak ada yang paham di sini punya berapa luas lahannya? tunjuk tangan saja, saya tanya satu - satu kalau ada yang paham, ada yang paham Bapak? kok diem semua?" ujarnya.
Baca Juga: Golkar Sudah Bidik 10 Nama untuk Pilkada 2024 di Bandung Barat
Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian kemudian mengatakan bahwa DPR RI bisa meminta data sesuai dengan fungsi pengawasannya.
"Pak Gunhar ngomong tidak mitra - mitra kita, RDPU, siapapun yang diperlukan dalam fungsi pengawasan ditanyakan data, bisa Pak," tutur Ramson.
Gunhar kemudian menanyakan satu persatu luas lahan kepada perwakilan perusahaan yang hadir dalam RDP.
Baca Juga: Irjen Napoleon Bonaparte divonis 5 bulan 15 hari penjara.
"Oke, kita lanjut kalau begitu dari ujung berapa hektare sampeyan punya lahan?", ujarnya.
Berikut luas lahan masing - masing perusahaan:
• Wings Group: 60 ribu hektare
• SMART: 105 ribu hektare
• Musim Mas Group: 120 ribu hektare
• Salim Group: 250 ribu hektare
• Gama: 100 ribu hektare
Ada tiga perusahaan yang belum menyampaikan luas lahan yang mereka kelola, yakni BKP, Incasi dan Wilmar.
Sedangkan sisanya merupakan perwakilan asosiasi. Perwakilan Wilmar beralasan tak mengetahui data karena ada divisi lain yang mengurusi perkebunan.
"Kebetulan di Wilmar ini kita ada perusahaan yang berbeda beda dengan PIC yang berbeda - beda. Jadi untuk kebun itu ada divisi kebun sendiri yang bisa menjelaskan, saya takut salah, Pak. Saya kebetulan sebagai Presiden Direktur di perusahaan distribusinya Wilmar untuk minyak goreng," ujarnya.
Gunhar menilai bahwa harga minyak goreng pasti bisa turun jika saja lahan sawit tidak dikuasai oleh para pengusaha.
Setidaknya berdasarkan data yang disebutkan Putu, jumlahnya ada 79 perusahaan di industri minyak goreng kelapa sawit, terdiri atas 104 pabrik yang tersebar di berbagai provinsi penghasil sawit.
"Kalau itu dikuasai oleh masyarakat bukan dari 10 perusahaan besar ini, harga minyak goreng itu pasti bisa turun, pasti bisa dikendalikan oleh pemerintah, karena ini menyangkut harga pasar," ujar Gunhar.
Dia pun menyinggung pengusaha tidak mematuhi kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng, begitupun pemenuhan pasokan di dalam negeri oleh pengusaha.
"Ini dari hulunya kita udah gak jelas datanya. Bagaimana kita akan mengelola ke hilirnya? kalau hanya dikuasai oleh 10 besar perusahaan besar ini, yo monggo perusahaan - perusahaan ini nasionalismenya dong. Kalian udah dapat lahan di tanah Indonesia ini, udah bikin usaha di tanah Indonesia ini, masak kebutuhan masyarakat pun yang sangat krusial minyak goreng ini gak bisa kasih spare lah dikit," ujarnya.***
