Network
BERITA KBB - Lembaga survei Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei terkait pendapat masyarakat terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasilnya, mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Masyarakat merespons negatif baik wacana penundaaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Direktur Riset dan Program Algoritma, Fajar Nursahid, saat merilis hasil survei bertajuk 'Proyeksi Politik 2023 Menuju Pemilu 2024: Antara Elektabilitas dan Resistensi' di kawasan Jakarta Pusat, Senin 23 Januari 2023.
Dalam survei tersebut, sebanyak 76,9 persen masyarakat menolak penundaan pemilu.
Sementara 11,2 persen mendukung, 9,8 persen mengaku tidak mengetahui, dan sisanya 2,1 persen tidak menjawab.
Kemudian perpanjangan masa jabatan presiden juga banyak ditolak. Sebanyak 65,8 persen menyatakan tidak setuju, 26,5 persen setuju, 5,5 persen tidak tahu, dan 2,4 persen tidak menjawab.
Fajar juga memaparkan turunan dari penolakan terhadap wacana penundaan pemilu.
Dalam survei tersebut, mayoritas, baik pendukung maupun bukan pendukung Joko "Jokowi" Widodo, sama - sama menolak penundaan Pemilu 2024 mendatang.
"Baik pendukung maupun nonpendukung Jokowi cenderung menolak isu atau wacana penundaan pemilu," ucap dia.
Pendukung atau pemilih Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 lalu, sebanyak 72,3 persen menolak penundaan pemilu. Kemudian, 11,8 setuju dan 15,9 tidak mengetahui.
Selanjutnya, 90,7 persen pemilih Prabowo-Sandiaga menolak, 4,7 persen setuju, dan sisanya tidak tahu.
Lebih lanjut, Fajar menjelaskan metodologi survei Algoritma tersebut. Riset digelar mulai tanggal 19 hingga 30 Desember 2022 lalu melalui tatap muka menggunakan kuesioner.
"Jumlah sampel 1.214 responden, terbagi secara proporsional berdasarkan junlah pemilih. Hasil survei mewakili pendapat penduduk usia dewasa (usia pilih) secara nasional. Margin of error kurang lebih 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," imbuh dia.***
