Network
Berita KBB- Badan SAR Nasional (Basarnas) beberapa hari ini ramai diperbincangkan oleh warga net Indonesia. Penyebabnya adalah karena terseretnya kepala badan nasional ini sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan. Purna wirawan TNI AU ini terlibat dalam dugaan kasus suap senilai 88,3 M.
Kini kasus dugaan suap yang melibatkan pria yang butuh waktu 33 tahun untuk sampai pada jabatannya saat ini itu ramai dibicarakan lagi. Karena apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di anggap menimbulkan problem hukum dari sudut kewenangan.
Seperti yang telah diketahui bersama Kepala Basarnas Henri Alfiandi merupakan perwira tinggi TNI dari matra Angkatan Udara (TNI AU). Itu artinya yang berwenang menangani kasusnya adalah Peradilan Militer. Hal itu tentu saja sempat menjadi perdebatan antar pihak TNI hingga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
Baca Juga: Jadwal Trans Tv Minggu 30 Juli 2023, Tayang Film Primal dan Handsome Sibling, Pukul Berapa?
Begitu ramainya kasus ini diperdebatkan, bahkan mengundang munculnya beragam argumen dari tokoh publik, salah satunya adalah Profesor Mohammad Mahfud MD. Melalui akun instagramnya @mohmahfudmd pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 menteri yang kini kerap disoroti karena keberaniannya menghadapi DPR ini menuliskan pendapatnya
Pendapat Mahfud MD Tentang OTT KPK Terhadap Henri Alfiandi
Terkait kasus OTT oleh KPK terhadap Henri Alfiandi yang kemudian menimbulkan problem hukum dari sudut kewenangan, maka menurut saya:
1. Meskipun harus disesalkan, problem yang sudah terjadi itu tak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang. Yang penting kelanjutannya, agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya, yakni korupsi.
