Network
Berita KBB - Untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, seseorang harus merogoh kocek ongkos politik sebesar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar. Hal ini diungkapkan Jusuf Kalla yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009.
Dilansir Antaranews Senin 31 Juli 2023, Jusuf Kalla menyebut soal ongkos politik jadi Ketua Umum Partai Golkar itu saat menghadiri seminar bertema “Pemuda Untuk Politik” di Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta.
"Kalau sekarang Anda menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," ujar Jusuf Kalla, seperti dikutip Berita KBB dari Antaranews.
Baca Juga: Jadwal Trans Tv Selasa 1 Agustus 2023, Tayang Film Mechanic: Resurrection dan Wild Card
Jusuf Kalla menambahkan, ongkos politik untuk menjadi ketua umum partai itu juga berlaku di partai-partai lainnya, kecuali partai yang pendirinya masih ada seperti PDIP dan Nasdem.
"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (ketua umum, red) itu butuh biaya besar," ujar dia.
Terkait isu rencana penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto, Kalla menegaskan ketidaksetujuannya. Pasalnya, muruah partai akan turun jika hal itu terjadi.
Dirinya berpendapat, Munaslub tidak bisa dijadikan dasar alasan mengganti Airlangga untuk diusung sebagai bakal calon presiden Partai Golkar "Kalau dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?" tanyanya.
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 itu beralasan, bila internal partai mengalami perpecahan, maka akan berpengaruh pada suara di Pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, seluruh internal partai harus bersatu agar dapat memenangkan pesta demokrasi tersebut.
"Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu ‘kan? Ya, harus bersatu dulu," lanjutnya.
Sebelumnya kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar berhembus kencang setelah anggota Dewan Pakar partai pohon beringin itu, Ridwan Hisjam, menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga.
Airlangga juga diminta mundur dari jabatannya oleh 3 ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).***
