Network
Sebelumnya, Din Syamsuddin mengkritik jajaran Polri yang tak adil dalam menerapkan protokol kesehatan virus corona (Covid-19) lantaran ikut membubarkan Silaturahim Akbar KAMI di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin 28 September 2020.
Ia lalu membandingkan sikap Polri yang justru mengabaikan kerumunan pada konser dangdut di Kota Tegal, tahapan Pilkada 2020 di beberapa daerah, dan kerumunan aksi yang menolak KAMI itu sendiri.
"Pada peristiwa Surabaya, Polri justru masuk ke dalam ruangan membubarkan acara KAMI yang menerapkan protokol kesehatan, sementara kelompok yang menolak KAMI dibiarkan berkerumun dan beragitasi di luar dan melanggar protokol kesehatan," ujar Din dalam keterangan tertulis, Selasa 29 September 2020.
Din mengatakan pembubaran acara KAMI juga membuktikan masih ada kelompok masyarakat yang antidemokrasi. Menurut Din, kelompok masyarakat itu tak memahami keberadaan suatu kelompok dijamin konstitusi.
"Kalau ada ketidaksetujuan terhadap pikiran atau gagasan seyogyanya dihadapi dengan pikiran dan gagasan pula," ujarnya.
Baca Juga: Waduh! Kasus Covid-19 Bertambah, Inggris Kembali Lockdown Satu Bulan
Baca Juga: Barcelona Diambang Kebangkrutan, Lionel Messi Harus Lakukan Hal Ini Agar Klub Selamat
Meskipun demikian, Din menyebut pihaknya tetap mengedepankan akal pikiran, dan menyambut penolakan serta ujaran kebencian dari kelompok masyarakat itu dengan senyuman. Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu menganggap masyarakat belum memahami jati diri dan misi KAMI.
"Kalau jati diri dan misi KAMI dipahami maka seyogyanya tidak perlu ada penolakan atau penentangan. KAMI berjuang untuk meluruskan kiblat bangsa dan menegakkan Pancasila secara sejati," katanya.
Din pun menduga ada pihak yang merekayasa dan mendanai kelompok penentang KAMI di Kota Surabaya. Meski demikian, ia menyebut pihaknya tidak ingin menghabiskan waktu untuk menanggapi.
