Network
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Rumah Resiliensi Indonesia pada Pameran Adexco 2022
Menurut dia, jika tidak dilaksanakan Musorkablub sesuai rencana pihaknya akan beraudiensi kembali dengan KONI KBB.
"Kami akan mempertanyakan dasar tidak dilaksanakannya pada tanggal 28 Mei 2022. Dan jika tidak mendapat penjelasan yang rasional maka KPPOSB bisa zaja Untuk beraudiensi dengan KONI Jabar. Ini kami lakukan atas kepedulian terkait perkembangan MUSORKABLUB di KONI KBB, " katanya.
Perlu diketahui juga bahwa Caretaker selambat lambatnya bekerja selama 6 Bulan setelah terbitnya SK. Jadi apabila selama 6 bulan tidak bisa menyelenggarakan Musorkablub maka bisa panitia Musorkablub atau karetaker yang ditunjuk dianggap gagal menjalankan tugasnya.
Baca Juga: 15 Gubernur Dianugerahi Pembina K3 Terbaik oleh Menaker
"Dan, bisa saja KONI KBB kehilangan haknya yang berdampak pada persiapan Porprov. Maka hal ini harus kita hindari," katanya.
Selanjutnya KPPOSB mendorong supaya segera dibentuk panitia porprov setelah kepengurusan terbentuk.
"Selain itu, diharapkan pengurus yang baru bisa membawa KONI KBB kearah yang lebih baik. Baik secara kelembagaan juga baik dalam peraihan target yaitu ada perbaikan peringkat dari Porprov yang lalu.hal ini senada dg hasil pertemuan internal KPPOSB," katanya.
Baca Juga: Mantap, lndonesia Siap Produksi Radar GCI Bareng Prancis di PT Len Industri
Dalam pertemuan ini hadir juga Dewan Penasehat KPPOSB Drs,H.Megaharry P. MSi, dan H.Budi Sudrajat,SIP didampingi Sekjen KPPOSB Drs. Dadan Supardan, MPd.***
