Network
BERITA KBB – Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai kritikan dari berbagai pihak, terutama orang tua siswa.
Sistem ini dianggap tidak adil, lantaran bisa membuat anak dengan nilai tinggi tidak masuk ke sekolah yang diinginkan, karena kalah dengan anak yang alamatnya lebih dekat.
Sebenarnya, sistem zonasi awalnya dibuat sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dengan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di sistem persekolahan.
Baca Juga: Generali Indonesia Gandeng Pos Indonesia, Luncurkan Aku Berbagi di Seluruh Jaringan Pos Indonesia
Adanya ketimpangan antara sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggul atau favorit dengan sekolah yang dianggap tidak unggul, membuat sistem. zonasi digarap sebagai solusi untuk menghilangkan anggapan itu.
Namun, sistem ini menuai banyak kontra karena memiliki banyak permasalahan.
Salah satu permasalahan utama dari sistem ini adalah jumlah sekolah yang tidak merata di seluruh daerah.
Oleh karena itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sampai meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk tidak menyamaratakan sistem zonasi di setiap daerah.
Tak hanya PGRI, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo juga mengomentari dan mengusulkan pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali penerapan sistem zonasi.
la menilai penerapan zonasi tidak berpengaruh pada peningkatan kualifikasi dan kualitas pendidikan dan justru menimbulkan persoalan yang banyak dan kompleks.
Karena sistem ini, banyak orang tua calon siswa yang rela memindahkan alamat Kartu Keluarga (KK) ke zona sekolah yang hendak didaftar agar sang anak bisa masuk sekolah tersebut.
Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa sistem PPDB ini masih banyak celah. Jalur zonasi masih bisa dicurangi dengan pemalsuan titik maps agar rumah lebih dekat dengan jarak sekolah.
