Network
BERITA KBB - Jawa Barat jadi salah satu Provinsi yang selalu mengedepankan data dalam setiap pengambilan keputusannya. Lewat Jabar Data Viz Festival (JDVF), Pemdaprov Jabar menghadirkan serangkaian _event_ visualisasi dan _storytelling_ data selama sebulan penuh untuk warga dan para Aparatur Sipil Negara (ASN).
JDVF diselenggrakan Jabar Digital Service (JDS), unit kerja di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan mengatakan, JDVF jadi salah satu bukti keseriusan Pemdaprov Jabar dalam membangun kultur masyarakat dan organisasi pemerintahan yang berbasis data.
Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan dan Transparansi, Pemprov Luncurkan Pion Jabar untuk Pengadaan Barang dan Jasa
“Kita percaya kalau teknologi, _data science_, dan sumber daya manusia adalah komponen dasar untuk membangun _data-centric organization_. Perhelatan akbar JDVF jadi upaya kita semua untuk menyebarkan ide literasi data yang dapat diterima oleh beragam segmen di masyarakat, sekaligus jadi media kita –para ASN– untuk memantaskan diri sebagai _agent of change_ dalam memproduksi data-data berkualitas di Jawa Barat,” ujarnya.
Selaras dengan hal tersebut, guna mencetak talenta data baru di lingkungan Pemdaprov Jabar, pelatihan intensif soal data untuk ASN Negara turut digaungkan pada event JDVF.
Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah dalam paparannya menjelaskan, Diskominfo bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengajak lebih dari 100 ASN dari 40 perangkat daerah di Pempdarov Jabar mengikuti pelatihan intensif Jawara Data Camp.
Baca Juga: Jadwal Program ANTV Selasa 8 November 2022 Ada Bintang Samudera, Naagin, Hingga Sakral
Menurut Ika, Jawara Data Camp menguatkan peran masing-masing perangkat daerah untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data.
"Jawara Data yang kami cetak dari setiap perangkat daerah akan memiliki _skills_ di bidang data yang mampu bersaing secara global, membantu _decision maker_ Jawa Barat di tingkat atas untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Ika.
