Tim Masyarakat Perbanusa Sebut Limbah Sampah Masih Jadi Permasalahan di Masyarakat

"Dengan itu, audit investigasi menjadi sangat penting, baik untuk program Citarum Harum atau juga penggunaan layanan publik di Sarimukti, supaya kita tahu masalahnya dimana. Karena kami khawatir ini terjadi karena tindakan koruptif," tegasnya.

Baca Juga: Tak Ada Opsi Reaktivasi TPA Leuwigajah, Begini Strategi Cimahi Angkut Sampah ke Sarimukti Dengan Rit Terbatas

Adapun, Mantan Kepala BPLHD Jabar, Anang Sudarna mengatakan persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota.

Meskipun demikian, berdasarkan Undang-undang 18 2008 itu kan tanggung jawab pengelolaan sampah itu ada di bupati dan wali kota, kecuali pada wilayah yang pengelolaannya itu regional alias 2 atau lebih Kabupaten/Kota itu tanggung jawab provinsi seperti Sarimukti," kata Anang.

Berkaca dari sejarah longsornya gunungan sampah di TPA Leuwigajah, Cimahi pada 21 Februari 2005, ia berharap pemerintah terus melakukan edukasi, memfasilitasi serta berkolaborasi dengan masyarakat sehingga sampah itu habis dikelola dari sumbernya.

Baca Juga: Hengki Kurniawan Beri Kabar Baik, Api di TPS Sarimukti Berhasil Padam di Hari Ke-10

"Ya kalaupun ada sisa ya residunya saja yang pergi dan dikelola di TPA. Residunya saja mungkin tidak lebih dari 30% ya, yang organik bisa kita bisa bikin kompos, bisa bikin magot bisa bikin berbagai jenis pupuk, bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu," ungkapnya.

Untuk mencapai hal itu, Anang mengimbau agar pemerintah perlu melakukan bimbingan teknis atau pun penyuluhan yang dilakukan secara berkala hingga pada akhirnya masyarakat terampil dan bisa atau mau mengerjakan hal tersebut.

Sementara terkait fasilitas dalam bentuk regulasi, ia menuturkan, perlu adanya fasilitas pengolahan sampah untuk organik dalam setiap RW.

Baca Juga: Hengki Kurniawan Panjatkan Doa Minta Turun Hujan, Kebakaran TPA Sarimukti Masih Belum Usai