BERITA KBB - Lansia harus dikenal sebagai agen aktif dalam pembangunan, agar bisa mencapai pembangunan berkelanjutan yang transformatif dan inklusif.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur SDGs Center UNPAD Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si, M.Si, pada Webinar series 1 dalam rangkaian perayaan Hari Statistik Nasional 2020 serta kegiatan publisitas pemanfaatan data Sensus Penduduk 2020, dengan tema “Menilik Kualitas Hidup Lansia dalam Peta Jalan SDGs”.
Tema tersebut dilatarbelakangi bahwa Indonesia termasuk Jawa Barat, berada pada peta jalan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030.
Baca Juga: Cuti Bersama Maulid Nabi, Tempat Hiburan Diminta tak Bikin Acara
Prinsip "SDGs leave no one behind", dimana program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan harus menyentuh seluruh dimensi kehidupan dan seluruh komponen masyarakat, termasuk lansia.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Dyah Anugrah memberikan gambaran kondisi terkini lansia di Jawa Barat. Jumlah lansia di Jawa Barat pada 2019 sebanyak 4,76 juta jiwa atau 9,71% total penduduk Jawa Barat. Rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk usia produktif mencapai 14,85%.
Komposisinya lebih banyak lansia perempuan dibandingkan laki-laki. Hal menariknya adalah jika dilihat menurut status perkawinan, lansia perempuan lebih banyak tinggal sendiri (cerai hidup dan mati) dibandingkan lansia laki-laki.
Baca Juga: Tito Karnavian Imbau Warga di Zona Merah Liburan di Rumah Saja
Demikian halnya dengan status pendidikan, rata-rata lama sekolah lansia di Jawa Barat masih rendah yaitu sekitar 5,38 tahun (belum tamat SD). Dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial pun, belum sepenuhnya lansia memiliki jaminan kesehatan dan perlindungan sosial.
Semakin meningkatnya jumlah lansia di Indonesia maupun Jawa Barat, tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, ekonomi maupun sosial.
Berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi lansia, tentunya sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan serta banyaknya problematika yang dihadapi lansia.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Penekanan Pajak Jadi Penyebab Pendapatan Negara Turun
Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Lilis Heri Mis Cicih menjelaskan secara detil bagaimana kondisi tingkat kesejahteraan dan berbagai problema yang dihadapi lansia, serta dimana negara perlu hadir dengan adanya strategi nasional kelanjutusiaan.
Begitu pula menurut Zuzy, berbagai kebijakan yang dijalankan serta situasi yang dihadapi oleh lansia Indonesia, sebenarnya dalam peta jalan SDGs hingga 2030 nanti, posisi lansia menjadi cross cutting issue pada hampir semua tujuan.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi, MCP, Ph.D menyampaikan adanya kebutuhan mendesak kebijakan kelanjutusiaan, yang terdiri dari perbaikan kualitas dan perluasan layanan, perluasan ketahanan sosial-ekonomi, ketersediaan data, respon kedaruratan, serta pengarusutamaan.
Baca Juga: Waduh! Pajak Mobil Baru 0 Persen Batal Diterapkan, Sri Mulyani Ungkapkan Alasannya
Untuk hal ini, pemerintah telah melakukan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan serta Sinergi Stranas Kelanjutusiaan dengan RPJMN 2020-2024, yang diintegrasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah.
Webinar yang dipandu Vidaa Alatas ditutup diskusi interaktif dengan berbagai pertanyaan peserta dari seluruh Indonesia. Webinar series 2 rencananya digelar pada 26 Oktober 2020 dengan mengusung tema “De Jure – De Facto, Untuk Siapa?”.***