Network
BERITA KBB - Laut China Selatan adalah salah satu kawasan paling sengit di dunia, yang menjadi sumber konflik antara beberapa negara, terutama China dan Filipina. Kedua negara ini bersaing untuk menguasai wilayah-wilayah yang kaya sumber daya dan strategis, seperti Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, dan Spratly Islands. Bagaimana sejarah dan perkembangan terbaru dari perseteruan ini?
Sejarah Sengketa
Sengketa di Laut China Selatan antara China dan Filipina bermula dari klaim teritorial yang saling bertentangan. China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, berdasarkan garis sembilan titik yang ditarik pada tahun 1947. Garis ini mencakup sekitar 90 persen dari luas laut yang mencapai 3,5 juta kilometer persegi.
Filipina, di sisi lain, mengklaim sebagian dari Laut China Selatan sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang membentang sejauh 200 mil laut dari garis pantainya. Filipina juga mengklaim beberapa pulau dan karang di kawasan tersebut sebagai bagian dari provinsi Palawan.
Sengketa ini memanas pada tahun 2012, ketika China merebut kendali atas Scarborough Shoal, sebuah beting karang yang terletak sekitar 120 mil laut dari pantai Filipina. Beting ini memiliki nilai penting bagi nelayan Filipina, karena merupakan tempat penangkapan ikan yang subur. Beting ini juga memiliki potensi sumber daya minyak dan gas alam.
Baca Juga: G30S/PKI: Sebuah Kontroversi Sejarah di Indonesia, Apa Itu G30SPKI?
Sejak saat itu, China telah mengerahkan kapal-kapal penjaga pantai dan militer untuk memblokir atau mengusir kapal-kapal Filipina yang mencoba masuk ke kawasan tersebut. China juga melakukan aktivitas pembangunan dan militerisasi di beberapa pulau dan karang di Spratly Islands, yang juga diklaim oleh Filipina dan negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
Filipina mencoba menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum internasional, dengan mengajukan gugatan arbitrase ke Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2013. Pengadilan ini merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982, yang telah diratifikasi oleh China dan Filipina.
Namun, China menolak untuk mengakui atau berpartisipasi dalam proses arbitrase ini, dengan alasan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atau otoritas untuk menyelesaikan sengketa teritorial. China juga menolak untuk menghormati putusan pengadilan yang dikeluarkan pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa klaim China atas Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum.
Perkembangan Terbaru
Meskipun ada upaya diplomasi dan dialog antara China dan Filipina untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan, insiden-insiden konfrontasi masih sering terjadi. Salah satu insiden terbaru adalah pemasangan penghalang terapung oleh China di pintu masuk Scarborough Shoal pada September 2023.
Penghalang ini diduga bertujuan untuk mencegah kapal-kapal nelayan Filipina memasuki beting karang tersebut. Penghalang ini juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Filipina, serta hak navigasi oleh kapal-kapal sipil dan militer Filipina.
Pemerintah Filipina mengecam tindakan China ini sebagai ilegal dan tidak berlegitimasi. Penjaga Pantai Filipina berhasil menghilangkan penghalang tersebut dengan bantuan nelayan setempat. Pemerintah Filipina juga meminta bantuan dari Amerika Serikat (AS), yang merupakan sekutu utama dan mitra pertahanan Filipina, untuk membantu mengatasi sengketa ini.
AS telah menyatakan dukungan dan komitmen untuk membela Filipina dalam sengketa di Laut China Selatan, berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama yang ditandatangani pada tahun 1951. AS juga telah melakukan operasi kebebasan navigasi dan latihan militer bersama dengan Filipina dan negara-negara lain di kawasan tersebut, untuk menunjukkan kehadiran dan ketegasannya.
Namun, China juga tidak tinggal diam. China telah meningkatkan aktivitas dan kekuatan militernya di Laut China Selatan, dengan mengirimkan pesawat-pesawat tempur, kapal-kapal induk, dan rudal-rudal balistik ke kawasan tersebut. China juga telah menantang dan memperingatkan kapal-kapal dan pesawat-pesawat AS yang beroperasi di dekat wilayah yang diklaimnya.
Baca Juga: Sejarah Alat Kontrasepsi: Dari Zaman Mesir Kuno Hingga Modern
Laut China Selatan adalah kawasan yang penting bagi kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan China dan Filipina, serta negara-negara lain di dunia. Sengketa di kawasan ini telah berlangsung lama dan belum menemukan solusi yang damai dan adil. Sengketa ini juga berpotensi memicu konflik bersenjata antara China dan Filipina, atau antara China dan AS, yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian regional dan global.***
