BERITA KBB- Belum lama ini, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) diberitakan akan menerbitkan peraturan presiden (Perpres) terkait pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Terkait rencana Perpres ini, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyampaikan sikap setuju, asalkan memenuhi beberapa syarat. Hal ini disampaikan oleh ketua umum Korpri Zudan Arif Fakrullah.
Adapun syarat yang dimaksud adalah pemotongan gaji ASN untuk membayar zakat ke Baznas haruslah bersifat sukarela dan tidak memaksa.
"Kami sudah memberikan masukan kepada (Kementerian) Setneg. Sikap Korpri adalah bahwa Perpres ini harus memfasilitasi kemudahan ASN dalam membayar zakat dan tidak boleh berupa hal yang memaksa," tutur Zudan dalam keterangannya.
Zudan lantas membandingkan dengan peraturan yang diberlakukan saat zaman Order Baru, di mana para ASN diwajibkan membayar zakat melakui suatu yayasan.
"Tidak boleh seperti dulu waktu zaman Orde baru, ada Yayasan Amal bakti Muslim Pancasila (YAMP), dipotong Rp1.000 semua. Kami harus menjaga wibawa negara bahwa negara ini tidak lagi melakukan pemaksaan seperti dulu," katanya, seperti dikutip BeritaKBB.pikiran-rakyat.com dari Antara.
Meski demikian usulan Korpri ini belum dibahas secara detail dengan pihak Kemensetneg, terlebih pasal yang berkaitan dengan Perpres tersebut juga belum diterbitkan.
“Kami memberikan arahan seperti itu agar bisa tetap produktif, tidak ada pembatasan orang dalam menyalurkan zakat. Zakat kan ibadah, kalau harus lewat Baznas kan terkesan dibatasi; maka (sebaiknya) tidak melakukan itu. Nah itu solusinya adalah sifatnya sukarela dari para ASN,” tutur Zudan.
Sebelumnya diberitakan, usualn pemotongan gaji ASN sebesar 2,5 % berasal dari Basnaz sendiri. Kemudian, usulan ini disampaikan oleh pihak Baznas kepada Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Perpres untuk ASN, pegawai BUMN, anggota TNI/Polri agar mau dipotong gajinya untuk berzakat.***