BERITA KBB - Jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapatkan teguran dari Presiden Joko Widodo terkait dengan buruknya komunikasi publik terutama soal UU Cipta Kerja.
Hal itu diakui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurut dia, kini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi yang banyak tersebar di media sosial sehingga di luar kendali pemerintah.
Namun mantan Panglima TNI ini berdalih bahwa teguran presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan. Ia menyatakan pemerintah siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.
Baca Juga: PERSIB Jalani Libur Tahap Kedua, BeginiTanggapan Pelatih
Terkait dengan buruknya komunikasi publik dari jajaran Kabinet Indonesia Maju, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyatakan, seharusnya peran juru bicara Presiden harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur.
Sehingga, terang dia, para elit negara tidak saling bantah kebijakan yang dikeluarkan serta berbagai isu pun tidak semakin liar.
Baca Juga: Hampir Kalah di laga Inter Milan Vs Borussia Moenchengladbach, pelatih Antonio Conte Tetap Puji Tim
"Kehadiran juru bicara yang harusnya menjadi tumpuan informasi justru lebih sering tampil di media sosial yang terkesan nyinyir sekelas buzzer," kata Adi seperti dilansir RRI, Kamis, 22 Oktober 2020.
"Saya kira jubir pemerintah harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur jangan sampai elit negara saling bantah dan dari isu yang kontriversial seperti corona, banyak beda pendepat dan saling bantah dan itu potret komunikasi yang tidak baik," tambahnya.
Baca Juga: 11 Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Muara Enim
Adi pun mengatakan, seharusnya ada komunikasi terpusat untuk bisa memberikan kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
"Kalau seperti ini kan jadi siapa yang harus didengarkan karena satu menteri bisa membantah menteri yang lainnya, bahkan jubir juga membantah. Jadi siapa yag mau dijadikan rujukan," ujarnya.***