Network
BERITA KBB – Tindakan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang keras terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab didukung Agus Widjojo, orang dekat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Menurut Agus, tindakan Habib Rizieq sudah keterlalulan terhadap negara, pemerintah, dan khususnya TNI.
"Secara politis saya setuju, harus ada yang berani melawan Habib Rizieq, karena apa yang dia katakan itu sudah keterlaluan, terutama kepada TNI." Ucapnya di kanal Youtube Refly Harun, Senin, 23 November 2020.
Baca Juga: Alhamdulillah, Mohamed Salah Telah Sembuh dari Covid-19, Siap Membela Liverpool Kembali
Baca Juga: Jurgen Klopp Khawatir Cedera Pemainnya Semakin Bertambah, Karena Apa?
Seperti diketahui, Dudung dan anak buahnya saat ini memang sedang gencar mencopot baliho-baliho yang menunjukkan sosok Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq yang menurutnya telah membuat mengganggu masyarakat Indonesia.
Meski demikian, Agus mengatakan, secara kewenangan TNI tidak memiliki kuasa untuk menurunkan baliho atas dasar menyalahi aturan ketertiban umum dan hukum, tindakan tersebut seharusnya dilakukan oleh Satpol PP atau Kepolisian, karena kedua institusi tersebut bertugas menegakkan hukum.
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun pun setuju dengan pernyataan Agus tersebut, seperti ditulis PR Bekasi dalam artikel Orang Dekat SBY Dukung Pangdam Jaya Lawan Habib Rizieq, Refly Harun: Secara Politik, Harus Berani!
Baca Juga: WOW! Ikatan Cinta Tembus Rating TV Sangat Tinggi, Arya Saloka Beri Pesan Hangat untuk Fans
Baca Juga: Bacaan Doa Sholat Dhuha Beserta Arab dan Latinnya Lengkap
"Secara politik, memang harus ada yang berani menghadapi FPI dan secara hukum tindakan atau apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu bukan kewenangannya, artinya sebenarnya Agus orang dekat SBY itu jelas mengakui itu tindakan yang di luar kewenangan," ucapnya.
Refly Harun menilai, jika di luar kewenangan artinya bisa dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena dalam hukum administrasi negara sebuah tindakan dapat dilakukan jika memiliki kewenangan.
"Kalau tidak berwenang maka tindakan itu tidak sah artinya ilegal, kalau melampau kewenangan juga bisa dibatalkan," tuturnya.
Baca Juga: Berusaha Melawan Hasil Pemilihan AS, Trump Akhirnya Beri Pengumuman, Tanda Akui Kekalahan?
Baca Juga: Palestina Ditikam dari Belakang Sejumlah Negara Arab, Pertemuan Rahasia Netanyahu dan MBS Mencuat
Dirinya juga menyindir Pangdam Jaya yang seolah teguh dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tidak salah dan keliru.
"Tindakan yang dilakukannya tidak salah dan tidak keliru sehingga dia ingin terus mencopot baliho, kalau memang dia anggap itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Dudung kok tiba-tiba menganggap copot-mencopot baliho Habib Rizieq menjadi seperti harga mati ya," ujar Refly Harun.
Berlandaskan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 ada dua, operasi militer perang dan operasi militer selain perang (OMSP), untuk OMSP yang bisa memerintahkan hanya presiden
Refly Harun menilai rakyat tentu tahu jika mengacu terhadap UU tersebut, tindakan TNI belakangan ini masuk ke OMSP dan bergerak atas dasar keputusan politik negara.
Baca Juga: Ketum PSSI Larang Pemain Timnas U-19 Indonesia Makan Pecel Lele, Kenapa? Ini Alasannya
Baca Juga: HARI INI: Ramalan Zodiak Libra, Scorpio dan Sagtarius: Keuangan, Pekerjaan hingga Perkara Cinta
"Jadi tidak heran kemudian muncul spekulasi, bahwa tindakan Pangdam Jaya Dudung tidak sendirian pasti ada yang memerintahkannya," tuturnya.
Bahkan Refly juga membeberkan pesan WhatsApp (WA) dari seorang mantan jenderal yang tidak disebutkan namanya, berikut adalah isinya:
"Dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak mungkin kalau tidak ada orang yang menyuruhnya. Saya belum tahu persis arahnya kemana, karena aneh setingkat Pangdam kok segitu nalarnya, zaman saya itu tidak masuk akal, ini pasti ada skenario."
Baca Juga: Rain Berbicara Tentang Rencananya Untuk Tahun 2021, Menjadi Tokoh Publik, Dan Banyak Lagi
Baca Juga: Lee Do Hyun Mengungkap Apa yang Paling Membuat Stres Tentang Syuting '18 Again+'
"Artinya memang tidak mungkin Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bertindak independen untuk menurunkan hal-hal seperti itu," ujar Refly Harun.
Lebih lanjut Refly membahas soal Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang show off force atau gelar senjata di sekitar markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Palestina Ditikam dari Belakang Sejumlah Negara Arab, Pertemuan Rahasia Netanyahu dan MBS Mencuat
"Kalau kita lihat eksistensi Koopsus, itu adalah pasukan elit gabungan yang baru dibentuk jaman pak Hadi Tjahjanto yang mengumpulkan pasukan-pasukan terbaik dari trimatra, tiga angkatan," ucapnya.
"Dan pasukan itu bisa bergerak atas perintah panglima TNI setelah diperintahkan presiden, jadi kalau orang berspekulasi wah ini sepertinya presiden mau show off force di depan FPI, saya kira ini sangat konyol kalau memang ada skenario seperti itu," tutup Refly.*** (Ghiffary Zaka/PR Cirebon)
