Network
BERITA KBB- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa pelayanan di Indonesia masih sogok-menyodok. Bahkan, dia menyebut survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia mencatatkan sebanyak 30 persen para pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan.
Menurut dia, angka tersebut masih lebih baik ketimbang dua negara Asia lainnya. Negara itu yakni India dan Kamboja yang masih di bawah Indonesia.
“Walau angka ini masih lebih baik dari India 39 persen atau Kamboja 37 persen tapi kita tidak boleh sama sekali merasa senang,” katanya seperti yang dilansir Antara.
Baca Juga: Usai Pilkada, 75 Desa di Jabar Gelar Pilkades Serentak
Baca Juga: Pemda Provinsi Jabar Tanda Tangani Rencana Kerja Tahunan dengan Tiga NGO
Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan hal tersebut sangat mengecewakan karena baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga (K/L) sudah ditingkatkan tunjangan kinerjanya.
Tak hanya itu, berbagai upaya pencegahan adanya tindakan tidak terpuji ini juga telah dilakukan seperti digiatkannya wilayah birokrasi bersih dan melayani serta bebas korupsi.
“Namun kalau 30 persen masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi strategi kita dalam memperbaiki birokrasi,” katanya.
Baca Juga: Diplomasi Kopi Ridwan Kamil Diganjar APPI Awards dari Kementan
