Network
“saya rasa cara pandang ini kurang tepat diaplikasikan untuk vape karena belum ada hasil kajian yang komprehensif untuk hal ini,” papar Acep Jamaludin.
Baca Juga: Kabar Baik, Bantuan Sembako Dirubah Menjadi Bantuan Tunai, Jokowi : Jangan Untuk Beli Rokok
Cara pandang kedua, kemungkinan pemerintah berasumsi vape dan rokok elektrik ini mempunyai dampak kesehatan yang massif. Karena itu maka Vape atau rokok elektrik atau e liquid rokok, harus dikenakan cukai.
Tapi pemerintah lupa bahwa dampak dari penerpan cukai seperti itu dapat berdampak kepada pelaku usaha kreatif ini, justru pemerintah harus melakukan inkubasi, akselerasi dan mengedukasi, juga vape ini bisa mengurangi jumlah perokok konvensional
“ Karena itu, menurut kami rencana pemerintah merevisi PP 109/2012 tidak tepat.. Sebab merevisi PP 109/2012 akan mematikan industri rokok legal yang taat bayar berbagai pajak termasuk membayar cukai sekaligus ini hanya akan menaikkan jumlah produk illegal. Industri rokok yang legal juga akan semakin terpuruk dengan adanya kenaikan cukai rokok setiap tahun. Semuanya hanya akan menutup kesempatan kerja bagi para tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikannya baik di jenjang sarjana maupun sekolah menengah atas. Apalagi jika industri kreatif jenis produksi rokok elektrik seperti Vape juga terkena imbas. Makin mempersulit masyarakat mencapatkan kesempatan kerja. Pengangguran akan semakin banyak dan ekonomi masyarakat semakin surat. Kemiskinan akan semakin meningkat. Karena itu pemerintah, baik kementrian keuangan maupun pihak Kementrian Kordinator Manusia dan Kebudayaan (PMK) harus memikirkan dampak buruk yang akan ditimbulkan dari revisi PP 109/2012 secara kholistik. Jangan asal kebijakan yang dipesankan pihak tertentu yang sejak dulu tidak menyukai keberadaan budaya dan industri rokok di tanah air,” papar Jamal.
Baca Juga: Dana Bansos Cair Januari 2021, Jokowi Larang Masyarakat Menggunakannya untuk Beli Rokok
Lebih lanjut Jamal menjelaskan, Jika semua industri rokok yang legal atau sah termasuk rokok elektronik tersungkur gara gara adanya revisi PP 109/2012 dan kebijakan kenaikan cukai rokok, hal ini akan berdampak juga pada lajunya pembangunan nasional.
Sebab, pendapatan pemerintah dari industri rokok komvensional dan elekrik yang jumlahnya ratusan triliun, akan hilang. Otomatisdana untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur termasuk pembiayaan bidang Kesehatan juga akan berkurang drastis. Ini akan merugikan seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu, menurut Acep Jamaludin, pihaknya akan mengadakan kegiatan Fokus Group Discusion (FGD) untuk mendapatkan banyak masukan dari berbagai kelompok masyarakat lebih luas lagi. Hasil dari FGD ini akan disampaikan baik kepada DPR RI maupun kepada pemerintah untuk bersikap lebih bijak lagi dalam membuat peraturan. Termasuk untuk tidak melakukan revisi atas PP 109/2012 jika revisi itu justru akan memberatkan dan mempersulit produksi dan pemasaran rokok elektrik maupun liquid. ***
