Network
Pada bulan Juni, Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengurangi pasukannya di Sahel secara signifikan, dan akan mengubah operasi Barkhane menjadi kerja sama internasional yang lebih luas, dengan melibatkan pasukan Eropa dan Afrika. Ia juga mengatakan bahwa Prancis akan menutup basis-basis militernya di Mali, Burkina Faso, dan Niger.
Penarikan pasukan dan dubes Prancis dari Niger juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan Niger, negara yang memiliki cadangan uranium yang besar, tetapi juga termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Niger telah mengalami beberapa kudeta militer sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960, dan belum pernah mengalami transisi demokratis yang damai dan lancar.
Kudeta terakhir terjadi pada 20 Juli 2023, ketika sekelompok perwira militer yang dipimpin oleh Kolonel Mamane Aboulaye mengambil alih istana presiden, dan menangkap Bazoum dan beberapa menterinya. Aboulaye kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin Dewan Transisi Nasional, yang akan mengatur negara selama periode transisi yang belum ditentukan lamanya.
Aboulaye mengklaim bahwa kudeta itu dilakukan untuk mengakhiri korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim Bazoum, yang menurutnya tidak sah dan tidak demokratis. Ia juga menuduh Bazoum bersekongkol dengan Prancis untuk menjual sumber daya alam Niger, dan menyerahkan kedaulatan Niger kepada kepentingan asing.
Aboulaye juga menuntut agar Prancis menarik pasukan dan duta besarnya dari Niger, dan mencabut kekebalan diplomatik Itte. Ia mengatakan bahwa Niger tidak membutuhkan bantuan Prancis, dan akan mencari mitra baru yang menghormati kedaulatan dan kepentingan Niger. Ia juga menyatakan keterbukaannya untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga, seperti Mali dan Burkina Faso, yang juga mengalami kudeta militer.
