Network
BERITA KBB - Prancis telah memutuskan untuk menarik pasukan dan duta besarnya dari Niger, negara bekas jajahannya di Afrika Barat, menyusul kudeta militer yang menggulingkan presiden pro-Prancis Mohamed Bazoum pada bulan Juli. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Minggu, 24 September 2023, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi France 2.
Macron mengatakan bahwa Prancis tidak dapat menerima “pembajakan demokrasi” di Niger, dan bahwa Prancis akan mengakhiri kerja sama militer dengan pihak berwenang Niger. Ia juga mengatakan bahwa duta besar Prancis Sylvain Itte dan beberapa diplomat lainnya akan kembali ke Prancis dalam beberapa jam ke depan.
Menurut Macron, Itte telah disandera oleh militer Niger, yang memblokir pengiriman makanan ke kedutaan Prancis. Ia menambahkan bahwa Prancis akan mengevaluasi hubungan bilateralnya dengan Niger, dan akan mendukung upaya Uni Afrika dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) untuk mengembalikan tatanan konstitusional di Niger.
Baca Juga: Bantu Pertumbuhan Bisnis UMKM, Shopee Jadi E-commerce Paling Banyak Digunakan Pelaku Usaha Lokal
Penarikan pasukan dan dubes Prancis dari Niger merupakan pukulan terbaru bagi kehadiran Prancis di Sahel, wilayah yang meliputi sebagian besar Afrika Barat dan Tengah, yang menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok militan Islam. Prancis telah mengerahkan sekitar 5.000 tentara di wilayah tersebut sejak tahun 2013, dalam operasi yang disebut Barkhane, untuk membantu negara-negara Sahel melawan pemberontak.
Namun, operasi ini telah menuai kritik dan protes dari sebagian masyarakat di negara-negara Sahel, yang menganggap Prancis sebagai penjajah baru dan campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka. Beberapa kudeta militer juga telah terjadi di Mali dan Burkina Faso, negara-negara Sahel lainnya, yang menggantikan pemimpin-pemimpin yang didukung oleh Prancis.
