Network
BERITA KBB - Kebijakan-kebijakan yang selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat, akan membuat langkah Joko Widodo (Jokowi) semakin sulit.
Erat dikait-kaitkan masa kepemimpinan Jokowi mirip seperti masa kepemimpinan Soeharto, dimana isu ekonomi dan kebebasan berpendapat dikekang.
Selain itu, tidak puasnya masyarakat dengan sejumlah kebijakan yang dibuatnya, menjadi salah satu pemicu konflik di Indonesia.
Baca Juga: Waduh! 48 Tahanan Mabes Polri Positif COvid-19
Baca Juga: Ikatan Cinta RCTI Jadi Nomor Satu, Arya Saloka Ingatkan Ini Kepada Semua Kru dan Pemain
Beberapa kebijakan yang baru-baru ini dibuat oleh Jokowi adalah RUU KPK yang diduga akan menumpulkan kekuatan KPK dan UU Cipta Kerja yang seolah-olah tak berpihak kepad rakyat kecil.
Orang nomer satu di Indonesia ini dituding sebagai pihak yang mendukung adanya Imnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai banyak kontroversi dan terdapat masalah saat pembuatannya.
Salah satu yang menjadi perhatian publik dan sempat viral di berbagai media sosial, adalah hasil draft yang salah ketik di beberapa poin pasal Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Juga: AFPI: Vaksin Covid-19 Berikan Dampak Positif Terhadap Roda Ekonomi
Baca Juga: Bintangi 'John Wick', Ini Profil dan Fakta Perjalanan Hidup Keanu Reeves yang Dramatis
Bukan hanya itu, dengan di sahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja secara diam-diam dan rapat yang dinilai secara tersembunyi, menjadi pemicu amarah publik terhadap kinerja DPR RI.
Dengan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tanggal 6 Oktober 2020 lalu, sebagai gerbang awal terjadinya konflik dan aksi turun ke jalan dari berbagai kalangan masyarakat.
Dari hasil berbagai lembaga survei, menunjukan hasil yang negatif atas kepemimpinan Jokowi.
Baca Juga: Panglima TNI Tegaskan Hindari Provokasi Terselubung, Pengamat: Indikasi Manuver Habib Rizieq?
Baca Juga: Sinopsis ‘Samudra Cinta’, Senin 16 November 2020, Cinta Marah Usai Cek HP Samudra
"Survei menunjukan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas cenderung setuju dan sangat setuju bahwa saat ini masyarakat makin takut untuk menyuarakan pendapat sebesar (79,9 persen)," ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi pada 25 Oktober 2020.
Hal tersebut bertambah buruk disaat pandemi COVID-19. Pada awal diumumkannya kasus pertama Covid-19 masuk ke Indonesia, Pemerintah dinilai lambat mengatasinya.
Padahal banyak pihak yang sudah mewanti-wanti adanya kasus COVID-19 masuk ke Indonesia karena banyaknya tenaga kerja asing, khususnya dari negara China.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Jakarta Akan Hujan Angin Disertai Petir Senin 16 November 2020
Baca Juga: Arya Saloka Pemeran Al di Ikatan Cinta RCTI Suka Geli Jika Lakukan Ini, Kok Bisa?
Salah satu orang yang jauh - jauh hari sudah mengingatkan pemerintah akan bahaya COVID-19 adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.
Dalam rilisnya, ia telah mengingatkan kepada pemerintah untuk segera membuat tim khusus untuk mencegah adanya kasus COVID-19 di Indonesia.
Fadli juga menilai bahwa, lambanya pemerintah bukan hanya mengatasi kasus COVID-19, tetapi juga lamban mencegah masuknya COVID-19 masuk ke Indonesia.
