Network
Hal ini tidak terlepas dari kontribusi seluruh pihak untuk membantu menyampaikan pemahaman kepada masyarakat terkait produk dan jasa keuangan.
“Oleh karena itu kami ucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berjasa dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang melek keuangan.” lanjut Indarto.
Selanjutnya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika juga mengemukakan bahwa banyak masalah yang dia terima dari Ibu-Ibu di Purwakarta terkait rentenir dan Lembaga Keuangan yang tidak resmi.
Baca Juga: Daftar Rating Sinetron Rabu, 21 Desember 2022, AURA SCTV Jadi Juara di Slotnya!
“Melalui TPAKD Purwakarta, saya berharap sinergi ini dapat meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, OJK, BI dan Lembaga Jasa Keuangan untuk memberikan kredit dengan bunga yang murah bagi masyarakat serta mensosialisasikan alternatif pembiayaan yang aman, resmi dan tidak menjerat masyarakat”, imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komarudin menyampaikan bahwa UMKM sangat membutuhkan dorongan dari Lembaga Jasa Keuangan untuk mendapatkan pembiayaan agar terhindar dari praktik-praktik pinjaman online ilegal maupun kredit yang tidak resmi (rentenir).
“Saya harapkan dukungan dan keterlibatan dari TPAKD untuk hal tersebut dan dalam rangka mendukung Implementasi UU P2SK guna penguatan Pengawasan LJK di Indonesia khususnya di Kabupaten Purwakarta”, kata Puteri.***
