Network
Baca Juga: G30S/PKI: Sebuah Kontroversi Sejarah di Indonesia, Apa Itu G30SPKI?
Sejak saat itu, China telah mengerahkan kapal-kapal penjaga pantai dan militer untuk memblokir atau mengusir kapal-kapal Filipina yang mencoba masuk ke kawasan tersebut. China juga melakukan aktivitas pembangunan dan militerisasi di beberapa pulau dan karang di Spratly Islands, yang juga diklaim oleh Filipina dan negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
Filipina mencoba menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum internasional, dengan mengajukan gugatan arbitrase ke Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2013. Pengadilan ini merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982, yang telah diratifikasi oleh China dan Filipina.
Namun, China menolak untuk mengakui atau berpartisipasi dalam proses arbitrase ini, dengan alasan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atau otoritas untuk menyelesaikan sengketa teritorial. China juga menolak untuk menghormati putusan pengadilan yang dikeluarkan pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa klaim China atas Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum.
Perkembangan Terbaru
Meskipun ada upaya diplomasi dan dialog antara China dan Filipina untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan, insiden-insiden konfrontasi masih sering terjadi. Salah satu insiden terbaru adalah pemasangan penghalang terapung oleh China di pintu masuk Scarborough Shoal pada September 2023.
