Berita KBB - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepala negara dan para menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang memungkinkan mereka ikut serta dalam kampanye Pemilu 2024 selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Dilansir Antara Rabu 24 Januari 2024, hal itu disampaikan Jokowi menanggapi adanya beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang ikut dalam tim sukses mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
"(Menteri ikut kampanye, red) hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak," ujar Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Rabu, seperti dikutip Berita KBB dari Antara.
Jokowi menjelaskan, presiden dan menteri adalah pejabat negara sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurutnya, berkampanye merupakan hak demokrasi dan politik seluruh warga negara, termasuk presiden dan menteri.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh (presiden ikut kampanye, red), gitu nggak boleh; boleh. Menteri juga boleh," tandas Jokowi.
Jokowi meyakini hak demokrasi ada aturannya. Menurutnya, yang paling penting adalah presiden dan menteri tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye untuk calon di Pilpres 2024.
Baca Juga: Lowongan Kerja Direksi Baru Perumda Pasar Juara, Harus Kuasai Ekonomi, Bisnis, dan Isu Sosial
"Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh. Boleh berkampanye, boleh, tetapi 'kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," lanjut Jokowi.
Kendati demikian, Jokowi tidak memastikan soal apakah ia sendiri akan ikut berkampanye berdasarkan aturan tersebut. “Ya, nanti dilihat," pungkasnya.***