Network
BERITA KBB- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, belum lama ini mengomentari soal kabar yang menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan menganggarkan dana senilai RpRp 1.760 triliun untuk pembelian Alutsista.
Alat utama sistem senjata ini kabarnya dibeli oleh Menhan Prabowo melalui suatu perusahaan yang bernama TMI, sebagai agen untuk membeli Alutsista.
Bukan hanya itu saja, kabar beredar menyebut empat komisaris di perusahaan tersebut adalah kader dari Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Menhan Prabowo sendiri.
Melalui keterangan tertulis pada Selasa, 1 Juni 2021, Said Didu tegas mengatakan bahwa jika informasi ini benar, maka konflik kepentingan pun akan berpotensi muncul di kemudian hari.
Baca Juga: Lika-Liku Perubahan Lambang Negara Garda Pancasila, Lengkap Beserta Sejarahnya
Dia pun menafsirkan bahwa Kementerian Pertahanan tampaknya belum memahami betul perihal pembelian Alutsista yang dilarang melalui agen.
Bukan hanya itu saja, Said Didu, juga menegaskan bahwa pembelian Alutsista atau Alpahankam (Alat perlatan pertahanan dan kemanan) via agen atau perantara itu jelas dilarang oleh Undang-Undang.
"Jelas konflik kepentingan.Sepertinya mereka blm paham UU Industri Pertahanan bhw dalam pembelian Alpahankam/Alutsista DILARANG menggunakan agen. Kalau lihat perannya PT TMI adalah agen dan ini dilarang UU," katanya, seperti dikutip BeritaKBB.pikiran-rakyat.com dari akun Twitter @msaid_didu.
Baca Juga: Lika-Liku Perubahan Lambang Negara Garuda Pancasila, Lengkap Beserta Sejarahnya
