Network
Thaksinomics adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Thaksin saat menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2001 hingga 2006. Kebijakan tersebut meliputi program bantuan sosial untuk warga miskin, subsidi kesehatan, pinjaman mikro, dan investasi infrastruktur. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Thailand hingga rata-rata delapan persen per tahun.
Namun, Thaksin juga menuai banyak kritik dan kontroversi dari kelompok elit royalis dan pendukung militer yang menuduhnya korup, otoriter, dan tidak taat kepada raja. Thaksin juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam menangani pemberontakan di selatan Thailand yang didominasi oleh etnis Melayu Muslim.
Pada tahun 2006, Thaksin digulingkan oleh kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin. Sejak itu, politik Thailand terus dilanda oleh konflik dan krisis antara pendukung dan lawan Thaksin. Pendukung Thaksin dikenal sebagai “kaos merah”, sedangkan lawan Thaksin dikenal sebagai “kaos kuning”.
Kedua kelompok ini sering melakukan demonstrasi besar-besaran dan bentrokan di jalanan Bangkok dan kota-kota lainnya. Beberapa kali terjadi pergantian kekuasaan melalui pemilu atau kudeta militer. Pada tahun 2014, militer kembali mengambil alih kekuasaan dengan menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra, adik perempuan Thaksin yang juga berasal dari Partai Pheu Thai.
Baca Juga: Rhoma Irama Sampaikan Wasiat Ini, Merasa Ajalnya Sudah Dekat
Militer kemudian membentuk sebuah junta yang disebut Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) yang dipimpin oleh Jenderal Prayut Chan-o-cha. Junta ini berkuasa hingga tahun 2019, ketika diadakan pemilu pertama setelah kudeta. Namun, pemilu tersebut dianggap tidak adil dan bermasalah oleh banyak pihak.
