Network
“Thaksin adalah seorang buronan hukum yang harus dipenjara, bukan dijadikan penasihat pemerintah. Ini adalah penghinaan terhadap rakyat Thailand yang menginginkan demokrasi dan keadilan,” kata Abhisit Vejjajiva, mantan perdana menteri dan pemimpin Partai Demokrat, salah satu partai oposisi terbesar.
Sementara itu, kelompok pendukung Thaksin menyambut baik rencana Srettha tersebut. Mereka menganggap bahwa Thaksin adalah pemimpin yang visioner dan populer yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Thailand. Mereka juga berharap bahwa Thaksin bisa mendapatkan pengampunan dari raja dan kembali ke panggung politik.
“Kami sangat senang mendengar bahwa Thaksin akan menjadi penasihat pemerintah. Kami percaya bahwa ia masih memiliki banyak ide dan solusi untuk memecahkan masalah-masalah di Thailand. Kami juga berdoa agar raja memberikan belas kasihan kepada Thaksin dan membebaskannya dari segala tuduhan,” kata Nattawut Saikua, pemimpin Front Persatuan Demokrasi Nasional melawan Diktatur (UDD), sebuah kelompok aktivis pro-Thaksin yang dikenal sebagai “kaos merah”.
Dengan adanya rencana ini, Thailand kembali memasuki babak baru dalam sejarah politiknya yang panjang dan rumit. Apakah rencana ini akan berhasil atau gagal? Apakah rencana ini akan membawa perdamaian atau konflik? Apakah rencana ini akan membuka jalan bagi rekonsiliasi atau pembalasan? Hanya waktu yang akan menjawab.***
