BERITA KBB- Pemerintah menuding ada dalang dibalik demonstrasi besar-besaran di Indonesia terkait penolakan omnibus Law UU Cipta Kerja. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mengetahui siapa dalang dibalik demo RUU Ciptaker yang berlangsung sejak Senin 5 Oktober 2020 hingga hari ini, Kamis 8 Oktober 2020.
Airlangga menduga, dalang tersebut berasal dari kaum elite dan intelektual.
"Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo," ucap Airlangga dalam sebuah program acara disalah satu TV Nasional, Kamis 8 Oktober 2020 seperti yang dikutip dari RRI.
Baca Juga: Pemain Liga Jerman Borussia Dortmund positif Covid-19
Baca Juga: Dalami Kasus pemotongan uang dan gratifikasi di Kabupaten Bogor, KPK Panggil Sekda Kota Bogor
Dengan tidak merinci dan menyebutkan pihak yang dituduh, Airlangga hanya menyatakan, aktor di balik demo buruh sudah pasti berasal dari kaum elite dan intelektual. Pasalnya, ia mengklaim, empat federasi pekerja atau buruh besar sudah mendukung Omnibus Law Cipta Kerja, dan Airlangga yakin aktor di balik layar demo mempunyai kepentingan dan tujuan lain dari aksi itu.
"Ada empat federasi buruh yang mendukung undang-undang ini, empat federasi buruh ini besar dan menjadi basis daripada (pembahas di kluster) ketenagakerjaan. Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ego sektoral yang cukup besar karena tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka ada di balik layar," ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.
Selain itu, Airlangga juga mengatakan, telah memiliki bukti soal keterlibatan itu. Bukti soal mengenai persiapan demo yang sudah dilakukan sejak jauh hari, sebelum pengesahan RUU Ciptaker dilakukan oleh badan legislatif.
Baca Juga: Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja, Warganet Ramai Pertanyakan Ke Mana Rieke Diah Pitaloka
Baca Juga: Pemain Liga Jerman Borussia Dortmund positif Covid-19
Diketahui sebelumnya, pengesahan RUU Ciptaker rencananya dilakukan di Rapat Paripurna yang digelar pada hari ini, namun akhirnya dimajukan menjadi Senin kemarin.
"Sebelum UU diketok, demo sudah digerakkan tanpa melihat isi UU. Sebagian daripada pendemo memang ditugaskan untuk demo, jadi bukan persoalan isinya apa. Ini gerakan mobilisasi sebelum UU diketok dan jadwalnya sudah dibuat," tuturnya.
Selain itu, Airlangga menyebut para aktor yang menggerakkan demo merupakan kalangan yang tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan. Salah satunya, terhadap peningkatan jumlah kasus virus corona atau Covid-19, karena nyatanya demo dilakukan di tengah penyebaran virus tersebut.
Baca Juga: Doni Monardo: Vaksin Terbaik Saat Ini Adalah Mematuhi dan Menegakan Protokol Kesehatan
Dengan tidak mengambil kasihan, nantinya pemerintah tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum, apabila situasi aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh.
"Kita tidak bisa menghukum hanya berdasarkan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum yang dilanggar, pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," tutur Airlangga.***