Network
BERITA KBB - Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah kembali mendesak ASEAN untuk bekerja sama dengan NUG atau pemerintahan bayangan Myanmar, untuk membantu menyelesaikan krisis politik negara itu.
“ASEAN harus menggunakan kerangka kerja yang jelas dengan tujuan mengembalikan demokrasi di Myanmar, yang diwujudkan melalui negosiasi dan partisipasi yang inklusif dan adil dari para pemangku kepentingan utama termasuk NUG dan NUCC,” ujar Saifuddin, dikutip dari Strait Times, pada hari Selasa 20 September 2022.
NUCC merupakan Dewan Konsultatif Persatuan Nasional yang terdiri dari kelompok pemangku kepentingan Myanmar.
Baca Juga: Pemkot Bandung Tertibkan Reklame Ilegal
Mayoritas mereka menentang rezim junta militer dan membantu membentuk demokrasi untuk Myanmar.
Saifuddin bahkan mengusulkan diperlukan adanya transisi untuk Myanmar, termasuk menulis ulang konstitusinya.
“Dan jika harus ada pemilu lagi, maka pemilu itu harus disepakati oleh para pemangku kepentingan dan yang pasti bukan pemilu yang diumumkan oleh junta,” ujarnya.
Selain Indonesia, Malaysia juga merupakan anggota ASEAN yang cukup vokal menyuarakan demokrasi di Myanmar.
Sementara itu, junta menganggap NUG merupakan kelompok teroris di Myanmar dan menolak untuk bekerja sama dengan mereka.
Junta juga bersaing keras dengan NUG untuk mendapat pengakuan internasional, termasuk di PBB.
Junta diketahui ingin mengirim orang yang ditunjuk sendiri.
Perwakilan tetap Myanmar untuk PBB di Amerika Serikat saat ini adalah Kyaw Moe Tun, yang berpihak kepada NUG.
Junta militer Myanmar mengecam ASEAN karena tidak mengundang perwakilannya untuk menghadiri ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) di Kamboja pada awal Agustus 2022 kemarin.
Sebaliknya, ASEAN telah mengecam junta militer Myanmar karena telah gagal mengimplementasikan Lima Poin Konsensus untuk mengakhiri krisis politik di negara tersebut.
ASEAN telah melarang para wakil politik dari junta militer Myanmar menghadiri pertemuan regional.
Pada pertemuan AMM di Kamboja kemarin, Myanmar pun tidak mengirim perwakilannya.
Sementara itu, ASEAN hanya memperbolehkan Myanmar mengirimkan perwakilan nonpolitiknya ke pertemuan ASEAN, yang tentu ditolak oleh Myanmar.
“Jika kursi yang mewakili suatu negara kosong, maka itu tidak bisa disebut sebagai sebuah KTT ASEAN,” ujar juru bicara junta militer, Zaw Min Tun, kala itu.***
